RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua memastikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) telah dialokasikan dalam APBD 2026. Saat ini pembayaran TPP masih dalam proses menyesuaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait mengatakan keterlambatan pembayaran bukan disebabkan anggaran yang tidak tersedia. Menurutnya, pemerintah telah memprogramkan pembayaran TPP selama satu tahun anggaran.

“Kita sudah anggarkan dalam satu tahun. Ini hanya tentang mekanisme, karena ada proses perputaran uang yang masuk dan ada hal lain yang harus kita prioritaskan. Tapi itu tanggung jawab kita karena sudah diprogramkan dalam satu tahun anggaran,” kata Christian, Minggu, 19 Juli 2026.

Menanggapi belum dibayarkannya TPP selama empat bulan, Christian menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan selama masih berada dalam tahun anggaran yang sama.

“Iya tidak masalah, mau 10 bulan juga tidak ada masalah, karena sudah diprogramkan dalam satu tahun anggaran,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua memastikan pembayaran TPP tetap menjadi kewajiban pemerintah daerah dan akan diselesaikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku.