BI Papua Perkuat Pengendalian Inflasi Melalui Gerakan Pangan Murah dan KAD

RRI.CO.ID, Jayapura – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua perkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kota hingga Provinsi di Papua untuk menjaga stabilitas harga untuk pengendalian inflasi akibat tingginya harga pangan di Papua.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono mengatakan, tingginya harga pangan di Papua menjadi salah satu penyebab Inflasi di daerah daerah, terutama jelang hari besar keagamaan yang menjadi penyebab tingginya permintaan bahan pangan di tengah masyarakat.

Hal yang juga menjadi pemicu tingginya harga pangan dan berujung pada terjadinya inflasi di daerah, adalah akibat tingginya harga angkutan barang di beberapa wilayah di Papua, yang juga menjadi faktor penentu besaran harga pangan dan berbagai harga bahan kebutuhan lainnya di tengah masyarakat.

“Papua masih menghadapi tantangan dalam pengendalian inflasi karena bukan merupakan daerah penghasil utama berbagai komoditas pangan. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan masyarakat masih dipasok dari luar daerah, sehingga ada kerap menimbulkan adanya kenaikan harga diatas rata-rata,” tutur Warsono, Minggu (11/07/2026).

Untuk menyiasati hal itu, ada sejumlah program yang dilakukan oleh KPw BI Papua, diharapkan bisa menjadi strategi dalam pengendalian inflasi di daerah, mualai dari kerjasama antar daerah, gerakan pangan murah, penguatan TPID dan pemantauan harga.

Kerjasama Antar Daerah (KAD)

Kerjasama antar daerah menjadi salah satu strategi penting dalam menekan angka inflasi. Dalam pelaksanaanya, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Papua menjajaki adanya kerjasama dengan sejumlah daerah penghasil komoditas pangan. KAD bertujuan menghubungkan daerah yang mengalami surplus produksi dengan daerah yang mengalami defisit, sehingga ketersediaan komoditas tetap terjaga dan gejolak harga dapat ditekan.

Dengan terwujudnya KAD ini, nantinya bisa membentuk rantai pasokan pangan dan harga yang lebih efisien, sehingga distribusi bahan pangan bisa berjalan dengan lebih lancar, serta menghubungkan pelaku usaha dan kelompok tani dengan pemerintah daerah, BUMD, Bulog, distributor, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, agar agar hasil produksi lokal memiliki kepastian pasar sekaligus memenuhi kebutuhan daerah lain.

Gerakan Pangan Murah (GPM)

Selain memperkuat kerjasama antar daerah (KAD), KPW BI Papua bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), juga secara menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Hingga pertengahan tahun 2026, setidaknya sudah ada 250 kali pelaksanaan GPM yang yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

Menurut Warsono, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki akses distribusi terbatas.

Tidak sampai disitu, hal lain yang juga terus dilakukan oleh BI Papua bersama pemerintah daerah adalah pelatihan kepada UMKM dan kelompok tani, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani. Program ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi, serta memperkuat kapasitas produksi pangan lokal sehingga dapat membantu menjaga stabilitas harga di Papua.

“BI Papua menilai penguatan koordinasi antar wilayah menjadi faktor penting mengingat tantangan geografis Papua yang menyebabkan biaya distribusi logistik relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Melalui sinergi bersama pemerintah daerah, pelaku usaha, dan instansi terkait, BI berharap stabilitas harga pangan dapat terus terjaga sehingga daya beli masyarakat tetap terpelihara dan pertumbuhan ekonomi Papua semakin kuat,” tegas Warsono.

Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

KPw BI Papua secara rutin menggelar High Level Meeting (HLM) TPID, untuk menyusun langkah pengendalian inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Ramadan, idulfitri, natal dan berbagai hari besar keagamaan lainnya.

Pada forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan menyusun strategi untuk menjaga pasokan dan harga kebutuhan pokok, yang mengacu pada strategi nasional 4K, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif melalui koordinasi TPID dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Penguatan sinergi dalam TPID terbukti telah membantu menjaga inflasi di Provinsi Papua, yang saat ini tetap berada dalam sasaran inflasi nasional.

Berdasarkan data dari BPS Papua, pada April 2026 inflasi tahunan (YoY) sebesar 3,80%, lebih tinggi dibanding Maret, pada Mei 2026 inflasi tahunan menurun menjadi 2,79%. Pada Mei 2026 terjadi deflasi bulanan (MtM) sebesar 0,68%, yang menyebabkan inflasi tahun kalender (YtD) turun menjadi 0,70%.

Sebagai pembanding, inflasi nasional pada Juni 2026 tercatat 3,34% (YoY). Sementara itu, inflasi tertinggi di wilayah Tanah Papua pada Juni 2026 terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, yaitu 7,84% (YoY).