RRI.CO.ID, Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah mempercepat pengurusan legalitas UMKM di Papua. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pasar produk lokal.

Menurutnya, banyak produk UMKM Papua memiliki kualitas baik dan bahan baku asli daerah. Namun sebagian pelaku usaha masih terkendala perizinan dan sertifikasi produk.

“Pembinaan UMKM harus disertai pengurusan izin-izin. Halal harus ada, izin lainnya juga harus ada supaya produknya bisa dipasarkan lebih luas,” kata Ribka, Rabu, 24 Juni 2026.

Ia menilai legalitas menjadi syarat penting agar produk UMKM dapat masuk ke pasar modern maupun dipasarkan ke luar daerah. Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus pada pelatihan produksi, tetapi juga pendampingan perizinan.

Selain itu, Ribka mendorong pelaku UMKM memanfaatkan pemasaran berbasis digital. Menurutnya, perkembangan teknologi membuka peluang produk lokal Papua menjangkau pasar nasional hingga internasional.

“Sekarang pasar kita sudah pasar internasional. Karena itu pemasaran berbasis digital harus didorong,” ujarnya.

Ribka berharap produk UMKM Papua dapat semakin kompetitif dan mampu memperluas pangsa pasar. Dengan demikian, usaha masyarakat tidak hanya berkembang di tingkat lokal tetapi juga mampu menembus pasar yang lebih luas.