RRI.CO.ID, Jayapura – Peringatan World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Papua mengangkat isu keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi antara perusahaan pers dan platform digital. Kedua hal ini muncul dalam pembukaan kegiatan di Aula Lukmen Kantor Gubernur Papua, Senin (4/5/2026).

Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kerja jurnalistik di Papua masih dihadapkan pada tantangan geografis dan faktor keamanan. Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang agar kerja pers tetap terlindungi.

“Kita menyadari tantangan yang dihadapi insan pers di Papua tidak ringan, termasuk kondisi geografis dan aspek keamanan. Kami berkomitmen mendukung ruang kerja jurnalistik yang aman, bebas intimidasi, serta menjunjung perlindungan terhadap jurnalis,” ujarnya.

Ia menilai pelaksanaan WPFD di Papua membawa pesan bahwa kebebasan pers harus hadir hingga wilayah terluar. Di tengah arus informasi yang cepat, peran pers tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas informasi publik.

“Pemilihan Papua sebagai tuan rumah menjadi penegasan bahwa kebebasan pers harus hadir di seluruh pelosok negeri. Pers berperan menyampaikan informasi sekaligus menjaga kualitas demokrasi di tengah arus informasi yang cepat,” kata Wagub.

Sementara itu, Ketua Komite Publisher Rights Suprapto mengangkat persoalan ketimpangan dalam ekosistem media. Menurutnya, perusahaan pers menanggung biaya produksi berita, namun keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke platform digital.

“Perusahaan pers mengalokasikan sumber daya besar untuk produksi berita, tetapi keuntungan lebih besar justru dinikmati platform digital. Karena itu, keadilan perlu diwujudkan dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital,” katanya.