Kapolda Papua Bahas Penguatan Kuota Afirmasi Rekrutmen Polri Bersama MRP

RRI.CO.ID, Jayapura - Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin menggelar audiensi bersama Majelis Rakyat Papua (MRP), dan membahas evaluasi dan penguatan kuota afirmasi dalam penerimaan calon anggota Polri bagi Orang Asli Papua (OAP) Tahun 2026, yang berlangsung di Mapolda Papua, Koya Koso, Jumat (24/04/2026).

Kapolda Papua menegaskan bahwa proses seleksi anggota Polri dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Ia memastikan seluruh tahapan seleksi mengacu pada standar yang telah ditetapkan, termasuk nilai ambang batas psikologi minimal 61.

“Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan profesional. Tidak ada praktik titipan, sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan hasil seleksi,” ujar Kapolda.

Ia mengungkapkan, jumlah pendaftar calon anggota Polri di Papua mencapai lebih dari 4.000 orang, sementara kuota yang tersedia sekitar 300 orang. Tingginya animo tersebut menjadi tantangan dalam menjaga kualitas seleksi sekaligus mengakomodasi kebijakan afirmasi.

Sebagai bentuk keberpihakan, Polri menerapkan sejumlah kebijakan afirmatif, di antaranya relaksasi persyaratan fisik bagi OAP, seperti penyesuaian tinggi badan minimal calon polisi laki-laki dari 163 sentimeter menjadi 160 sentimeter. Selain itu, ditargetkan komposisi kelulusan sebesar 70 persen OAP dan 30 persen non-OAP.

Kapolda menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari regulasi Mabes Polri untuk memberikan ruang lebih luas bagi putra daerah tanpa mengabaikan standar kompetensi.

“Pemerataan distribusi personel Polri sangat penting, khususnya di wilayah pedalaman yang masih minim keterwakilan anggota, guna meningkatkan pelayanan kepolisian secara merata di Papua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolda mendorong pemerintah daerah untuk turut berperan dalam mendukung program afirmasi melalui penyediaan anggaran pendidikan bagi calon peserta sejak tahap awal hingga pelantikan.

“Sinergi antara Polri, MRP, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kebijakan afirmasi ini berjalan optimal dan tepat sasaran,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Pansus MRP Afirmasi penerimaan anggota Polri Polda Papua, Yoel Mulait menegaskan, kebijakan afirmasi merupakan hal yang sangat penting, sebagai bentuk keberpihakan kepada generasi muda Papua agar memperoleh kesempatan yang adil dalam proses rekrutmen Polri.

MRP juga mendorong peningkatan kuota afirmasi serta perlindungan terhadap cita-cita anak-anak OAP.

“Kami mendukung program afirmasi, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat guna menghilangkan stigma negatif terkait praktik “titip-menitip” dalam proses rekrutmen,” tutur Yoel Mulait.

Ia juga menyoroti perlunya kejelasan distribusi kuota serta mengusulkan pengaktifan kembali program Polisi Noken sebagai salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran di daerah.

Sebagai bagian dari penguatan integritas, seluruh tahapan seleksi akan diawasi secara ketat melalui tim supervisi, serta dilengkapi mekanisme validasi status OAP guna memastikan kebijakan afirmasi tepat sasaran.

Melalui audiensi ini, diharapkan proses rekrutmen anggota Polri Tahun 2026 dapat berjalan transparan, berkeadilan, dan membuka peluang lebih besar bagi putra-putri asli Papua untuk mengabdi di institusi Polri.