RRI.CO.ID, Jayapura – Keterbatasan kapasitas pelabuhan perikanan di Papua menjadi kendala dalam mendukung program modernisasi sektor perikanan dari pemerintah pusat. Program ini mendorong penggunaan kapal hingga 30 gross ton, namun belum seluruh pelabuhan siap menampungnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Iman Djuniawal mengatakan kemampuan kapal yang lebih besar belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur. “Kapal 30 gross ton itu cukup besar, sementara pelabuhan kita belum memadai untuk menampung,” katanya, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan modernisasi kapal merupakan bagian dari penguatan sektor perikanan setelah pengembangan kawasan nelayan. Namun, tanpa dukungan pelabuhan, distribusi hasil tangkap tidak berjalan maksimal. “Program ini bagus, tapi harus didukung sarana pelabuhan,” ujarnya.

Menurutnya, kesiapan pelabuhan di Papua belum merata. Wilayah Biak dinilai relatif siap, sementara Jayapura masih membutuhkan penguatan fasilitas. “Di Biak mungkin belum terlalu jadi masalah, tetapi di Jayapura masih perlu penguatan,” ucapnya.

Ia menambahkan pelabuhan menjadi titik akhir distribusi hasil perikanan dari kawasan produksi. Karena itu, pengembangan pelabuhan seperti di Depapre menjadi salah satu opsi. “Depapre bisa dikembangkan sambil menunggu perluasan fasilitas yang ada,” katanya.

Saat ini, keterbatasan tersebut membuat penggunaan kapal masih disesuaikan dengan kapasitas lebih kecil agar tetap bisa beroperasi di kampung nelayan. “Untuk sementara kita menyesuaikan dengan kapal yang lebih kecil,” ujarnya.