RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah Kabupaten Tolikara mengantisipasi pengawasan ketat pemerintah pusat terhadap tata kelola administrasi dan pengelolaan anggaran daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi penundaan maupun pemangkasan dana transfer pusat.

Bupati Tolikara Willem Wandik mengatakan pengawasan pemerintah pusat terhadap kinerja administrasi daerah semakin ketat. “Setiap kelemahan dalam tata kelola dapat berimplikasi pada penundaan, pengurangan, bahkan pemangkasan dana transfer ke daerah,” katanya saat membuka kegiatan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja JPT Pratama Tahun 2026 di Jayapura, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menegaskan kesiapan sumber daya manusia aparatur menjadi faktor kunci menjaga stabilitas fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus membentuk tim kerja yang solid, profesional, dan patuh terhadap regulasi agar seluruh program berjalan sesuai ketentuan. “Ke depan kita harus menyiapkan tim kerja yang handal dan adaptif yang memenuhi standar kompetensi nasional serta mampu mengelola program secara profesional,” ujarnya.

Wandik menilai pengalaman pelaksanaan program dan pengelolaan APBD 2025 menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Ia menyebut masih terdapat pekerjaan rumah dalam efektivitas perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran di sejumlah OPD.

"Melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi pejabat, Pemerintah Kabupaten Tolikara berharap tata kelola pemerintahan semakin tertib, akuntabel, dan selaras dengan regulasi pusat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan pemerintah pusat sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan daerah," kata Bupati Wandik.