RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah Kabupaten Tolikara menerapkan sistem merit dalam penataan pejabat dengan mewajibkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) mengikuti uji kompetensi dan evaluasi kinerja Tahun 2026. Langkah ini ditegaskan Bupati Tolikara Willem Wandik saat membuka kegiatan tersebut di Jayapura, Kamis, 19 Februari 2026.

Wandik mengatakan pelaksanaan uji kompetensi merupakan tindak lanjut persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Kegiatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit,” katanya.

Ia menegaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap jabatan strategis diisi pejabat yang memiliki kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang sesuai. “Tidak ada lagi ruang bagi jabatan tanpa kapasitas dan tidak ada toleransi terhadap kinerja yang stagnan,” ujarnya.

Menurut Wandik, pembenahan birokrasi tidak dapat ditunda mengingat masih terdapat kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran di sejumlah OPD sepanjang 2025. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil langkah percepatan regenerasi pejabat secara terukur. “Kami bahkan berulang kali menyurati BKN untuk mempercepat proses evaluasi dan uji kompetensi ini demi mengejar ketertinggalan pembangunan daerah,” ucapnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa pengawasan pemerintah pusat terhadap tata kelola administrasi daerah semakin ketat. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia aparatur menjadi kunci agar dana transfer pusat tidak terdampak akibat kelemahan pengelolaan.

"Melalui uji kompetensi ini, kami menargetkan terbentuknya tim kerja yang solid, profesional, dan adaptif. Saya berharap seluruh peserta mengikuti proses evaluasi dengan sikap terbuka sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih berkualitas," kata Bupati Wandik.