RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua menghimpun data infrastruktur dari sembilan kabupaten/kota melalui Forum SKPD Sinkronisasi Program dan Perencanaan Data Infrastruktur Tahun 2026. Data tersebut akan menjadi dasar pengawalan anggaran Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dan Otonomi Khusus (Otsus) hingga ke tingkat pusat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Papua, Natir Renyaan, mengatakan forum ini melibatkan unsur pekerjaan umum, perhubungan, SDM, serta Bappeda kabupaten/kota. “Kegiatan ini sangat penting bagi kami untuk menghimpun semua data terkait penanganan ruas jalan, jembatan, pelabuhan, termasuk pertanian dan perumahan,” katanya, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menjelaskan hasil forum tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi akan dibawa dalam pembahasan lanjutan hingga ke Jakarta. “Hasil dari forum SKPD ini akan kami bawa ke tahapan berikutnya, termasuk dalam pembahasan RPJMD dan pertemuan dengan kementerian terkait,” ujar ia lagi.

Menurut Natir, keterlibatan perwakilan Kementerian PUPR dan Bappenas dalam forum tersebut memperkuat sinkronisasi program agar sejalan dengan RPJMN dan RPJMD. Aspirasi dari kabupaten/kota akan dirangkum dan dikawal agar mendapat perhatian pemerintah pusat.

Ia menegaskan forum ini berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran, termasuk DTI dan dana Otsus. “Kami berharap aspirasi dari bawah tetap kami kawal sehingga anggaran DTI dan Otsus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat untuk Provinsi Papua,” ucap dia.

Pemprov Papua menargetkan perencanaan infrastruktur 2026 lebih terintegrasi dan berbasis data riil kebutuhan daerah. "Dengan begitu diharapkan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya dapat berjalan efektif serta tepat sasaran," kata Natir.