RRI.CO.ID, Jayapura – Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Journalist Network menggelar diskusi publik bertajuk “MBG: Titik atau Koma?” di Pondok Skyper, Skyland, Abepura, Jayapura, Senin,  Februari 2026. Diskusi ini menjadi ruang refleksi kritis terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. MBG merupakan program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mulai digulirkan secara bertahap sejak awal 2025. Program ini bertujuan memenuhi hak pangan bergizi bagi kelompok rentan, khususnya anak sekolah dari TK hingga SMK, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Diskusi menghadirkan Wakil Ketua II DPR Kota Jayapura Imam Khoiri, Ketua Yayasan Teker Harapan Papua sekaligus pengelola dapur mandiri MBG di Sentani Hesty Imelda Kere, serta Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey. Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey menilai MBG sebagai program yang baik karena mengadopsi praktik pemenuhan hak pangan dari berbagai negara. Namun, ia menyebut pelaksanaannya masih dalam tahap penyesuaian, karena uji coba awal dilakukan di wilayah perkotaan.

“MBG ini baik, namun harus dievaluasi,” kata Ramandey.

Menurutnya, program ini membawa dampak positif seperti pembukaan lapangan kerja baru, penyerapan pangan lokal, serta peningkatan peran TNI dan Polri di wilayah tertentu. Meski demikian, ia menyoroti tantangan serius, mulai dari pemotongan anggaran kementerian dan lembaga lain, beban tambahan bagi guru, hingga potensi risiko keracunan makanan akibat keterbatasan tenaga profesional dan infrastruktur.

Di Papua, lanjut Ramandey, resistensi masyarakat muncul karena minimnya sosialisasi, sehingga menimbulkan kecurigaan dari siswa dan orang tua, serta dianggap mengganggu aktivitas lain di wilayah konflik.

Sementara itu, Ketua Yayasan Teker Harapan Papua, Hesty Imelda Kere, menyambut positif peluncuran MBG oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai program ini membuka peluang besar bagi kebangkitan ekonomi masyarakat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan.

“Saya senang bisa melayani sekolah-sekolah di pesisir danau tempat tinggal saya,” ujar Hesty.

Hesty menekankan pentingnya evaluasi terhadap dapur-dapur MBG yang belum layak, serta perlunya memastikan keterlibatan masyarakat adat dan pemanfaatan pangan lokal dalam pelaksanaan program.

Ditempat yang sama  Wakil Ketua II DPR Kota Jayapura Imam Khoiri menilai MBG patut disyukuri karena sejak berjalan pada 2025 relatif tidak menimbulkan kasus luar biasa.

“Program makan bergizi gratis sudah berjalan dengan baik dan kita syukuri tidak ada kasus luar biasa, sehingga harus dilanjutkan,” katanya.

Ia menambahkan, manfaat MBG dirasakan langsung oleh peserta didik melalui peningkatan kesehatan dan gizi seimbang, sekaligus membantu orang tua menghemat uang jajan anak. Meski demikian, ia menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan, khususnya terkait kurangnya sosialisasi, resistensi di daerah, serta penyesuaian anggaran yang berdampak pada program lain di Papua.

Diskusi Journalist Network ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi para pemangku kepentingan. Program MBG diharapkan tidak berhenti sebagai “titik” capaian sesaat, melainkan menjadi “koma” dalam proses perbaikan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi muda Indonesia, termasuk di Tanah Papua, sekaligus menegaskan peran pers dalam mengawal kebijakan publik.

(Rilis)