​RRI.CO.ID, Jayapura - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan inflasi bulan Januari 2026 di wilayah Papua. Hasilnya, seluruh provinsi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua secara bulanan mengalami deflasi, kecuali Provinsi Papua Selatan yang mencatat inflasi sebesar 1,06 persen (month to month/mtm).

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono menjelaskan, deflasi di sebagian besar wilayah Papua dipengaruhi oleh mulai normalnya permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, serta adanya penurunan tarif angkutan udara. Sementara inflasi di Papua Selatan didorong oleh menipisnya stok pangan lokal serta ketidakpastian cuaca.

“Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Januari 2026 di wilayah Papua masih terjaga, meski menunjukkan peningkatan akibat low-base effect dari diskon tarif listrik pada Januari 2025. Selain itu, ketidakpastian global turut mendorong kenaikan harga emas,” kata Warsono, Jumat (06/02/2026).

ditambahkan, berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring meningkatnya permintaan pada awal tahun di tengah terbatasnya pasokan pangan lokal.

Di Provinsi Papua, inflasi Januari 2026 tercatat deflasi sebesar 0,36 persen (mtm) dengan inflasi tahunan 3,55 persen (yoy). Deflasi dipengaruhi oleh penurunan harga angkutan udara, buah pinang, tomat, sirih, dan cabai rawit. Sementara inflasi didorong oleh kenaikan harga kangkung, emas perhiasan, serta sejumlah komoditas ikan.

“Provinsi Papua Selatan menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami inflasi bulanan, yakni 1,06 persen (mtm) dan inflasi tahunan 4,83 persen (yoy). Kenaikan harga ikan mujair, emas perhiasan, kangkung, daging ayam ras, dan bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi di wilayah tersebut,” ungkap Warsono.

Ditambahkan, untuk Provinsi Papua Tengah, terjadi deflasi 0,29 persen (mtm) dengan inflasi tahunan mencapai 4,85 persen (yoy). Penurunan harga cabai rawit dan cabai merah menjadi faktor utama deflasi, meskipun masih terdapat tekanan inflasi dari komoditas emas perhiasan dan sayuran.

Adapun Provinsi Papua Pegunungan mencatat deflasi tipis sebesar 0,05 persen (mtm) dan inflasi tahunan 2,93 persen (yoy). Deflasi dipengaruhi oleh turunnya harga cabai rawit, talas, tomat, serta daging babi, sementara inflasi berasal dari kenaikan harga ketela rambat, sawi, telur ayam ras, dan daging ayam ras.

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB), Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi melalui empat pilar utama.

Pilar Keterjangkauan Harga dilakukan melalui penyusunan kalender tanam dan panen sebagai dasar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Pilar Ketersediaan Pasokan diperkuat dengan survei dan pemetaan kelompok tani potensial. Sementara pada pilar Kelancaran Distribusi, BI menyalurkan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di Kabupaten Jayawijaya.

“Adapun pilar Komunikasi Efektif diwujudkan melalui rapat koordinasi TPID menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026, serta edukasi publik melalui media sosial terkait hilirisasi pangan dan stabilitas harga,” tutur Warsono.

Ditegaskan, Bank Indonesia optimistis, dengan sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, stabilitas inflasi di Papua dan DOB dapat terus terjaga di tengah berbagai tantangan ke depan.