RRI.CO.ID, Jayapura - Pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Program ini membuka peluang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terhalang kondisi ekonomi maupun lokasi tempat tinggal. Peresmian dilakukan secara serentak dengan pusat kegiatan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 12 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam agenda tersebut, didampingi sejumlah menteri, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Dikutip dari infopublik.id, Presiden menyebut kehadiran Sekolah Rakyat sebagai langkah terobosan untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat keadilan sosial. Menurutnya, pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Presiden menilai Sekolah Rakyat memberi harapan baru bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal. Program ini diharapkan mampu mencetak generasi yang lebih siap bersaing di masa depan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan, hingga kini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Total peserta didik mencapai 15.954 siswa, didukung 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan.

Selain fasilitas fisik, dukungan infrastruktur digital juga menjadi perhatian. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan ketersediaan konektivitas internet dan penguatan jaringan di lingkungan Sekolah Rakyat agar proses pembelajaran berjalan setara di seluruh wilayah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, dukungan tersebut mencakup penyediaan akses internet, penguatan jaringan sekolah, serta peningkatan literasi dan keterampilan digital bagi warga sekolah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tidak tertinggal, terutama di daerah. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempersempit kesenjangan pendidikan, sekaligus memperkuat peran negara dalam menjamin hak belajar setiap anak.