RRI.CO.ID, Jayapura – Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai meminta penerjemahan kebijakan nasional selaras dengan kultur dan nilai budaya masyarakat Papua. Pendekatan tersebut dinilai penting agar program pemerintah diterima secara optimal.
Penekanan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026. Pertemuan membahas dinamika pembangunan di Papua.
"Karakteristik sosial dan budaya Papua perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan nasional. Penyesuaian kebijakan krusial agar manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Pigai.
Gubernur Papua menyatakan sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara kontekstual. Pendekatan tersebut disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal di setiap wilayah.
"Dengan implementasi yang kontekstual, pelaksanaan program pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif. Dukungan masyarakat juga akan semakin kuat," ucap dia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....