Investasi Hilirisasi Menguat, Sumbang Sepertiga Investasi Nasional

  • 28 Jul 2026 00:01 WIB
  •  Jayapura

RRI.CO.ID, Jayapura – Investasi di sektor hilirisasi terus menunjukkan tren peningkatan dan kini berkontribusi hampir sepertiga dari total realisasi investasi nasional.

Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 16 Juli 2026.

Rosan Perkasa Roeslani dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan capaian realisasi investasi pada triwulan kedua tahun 2026 maupun total semester pertama tahun 2026.

“Tapi ini memang peningkatan kami melihatnya trennya peningkatan yang cukup tajam, karena kalau dibandingkan dengan tahun 2023 itu kontribusi dari hilirisasi terhadap total investasi mencapai 24-25 persen tapi angka persentase ini sudah meningkat mencapai 29-30 persen di tahun 2026 ini,” ujar Rosan.

Lebih lanjut, Rosan mengatakan bahwa tren tersebut menunjukkan semakin besarnya peran program hilirisasi sebagai motor penggerak investasi nasional.

Ke depan, Rosan menyebut pemerintah akan terus memperkuat investasi hilirisasi, baik melalui investasi dalam negeri maupun luar negeri, termasuk proyek-proyek strategis yang turut dikembangkan oleh BPI Danantara.

“Jadi saat ini masih didominasi oleh bidang mineral kurang lebih mencapai 206,5 triliun (rupiah), kemudian perkebunan dan kehutanan Rp54,4 triliun, disusul minyak dan gas bumi Rp35,4 triliun (rupiah), dan juga perikanan dan kelautan Rp3,8 triliun,” imbuh Rosan.

Selain itu, Rosan mengungkapkan bahwa investasi hilirisasi didominasi oleh wilayah di luar Pulau Jawa. Sebanyak 75,7 persen atau senilai Rp227,3 triliun dari total investasi hilirisasi terealisasi di luar Jawa.

“Tapi memang kalau kita lihat sedikit investasi di bidang hilirisasi ini didominasi justru di luar Jawa, di luar Jawa kurang lebih 75,7 persen ini atau 227,3 triliun (rupiah) dan dalam negeri ini juga investasinya yang berhubungan dengan hilirisasi juga persentasenya sangat tinggi,” ucap dia.

“Dalam negeri itu maaf, itu 87,3 triliun (rupiah) sedangkan PMA-nya itu 212,8 triliun (rupiah). Jadi kita ketahui ini lebih banyak di Maluku Utara, di Sulawesi, di NTB, dan lain-lainnya,” jelas Rosan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....