RRI.CO.ID, Jayapura – Ketua Gerindra Papua, Yanni mendorong adanya demokrasi di Papua melalui pendekatan berbasis wilayah adat.

Menurutnya, pendekatan tersebut harus mampu menghadirkan rasa keadilan dengan mempertimbangkan karakter sosial, budaya, dan sejarah Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.

Oleh karena itu, dia menyebutkan jika pemekaran wilayah saat ini bukan hanya membentuk daerah administratif baru, melainkan harus memperkuat peran wilayah adat sebagai pusat pertumbuhan sosial, budaya, dan politik masyarakat Papua.

“Orang pesisir membangun wilayah pesisir. Orang pegunungan membangun wilayah pegunungan. Itulah semangat yang ingin dibangun melalui Otonomi Khusus,” Senin (8/6/2026).

Menurut Yanni, pemimpin yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan sosial serta budaya yang sama dengan masyarakatnya akan lebih memahami kebutuhan daerah yang dipimpinnya.

“Saat ini baru ada enam provinsi. Saya percaya ke depan akan ada satu provinsi lagi sehingga tujuh wilayah adat Papua memperoleh representasi yang utuh dalam struktur pemerintahan,” katanya.

Selain itu, Yanni mengajak seluruh partai politik di Papua untuk aktif membangun ruang dialog mengenai masa depan demokrasi Papua melalui forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

“Di atas semua perdebatan mengenai revisi UU Pemilu, saya mengingatkan satu hal, demokrasi Papua akan kehilangan maknanya apabila Orang Asli Papua tidak menjadi pelaku utama di tanahnya sendiri,” jelas dia.