Langkah Strategis DPMPTSP Papua Percepat PSN dan Kemudahan Investasi

RRI.CO.ID, Jayapura – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua menyatakan komitmennya dalam mendukung percepatan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua.

Hal ini disampaikan pasca pertemuan strategis bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) guna menyelaraskan strategi nasional yang dicanangkan Presiden Indonesia.

Plt. Kepala Dinas DPMPTSP Papua, Djong H.W. Makanuay mengapresiasi langkah serta gagasan yang diinisiasi MRP.

Menurutnya, program PSN dinilai sangat strategis dan memberikan dampak besar dalam membantu serta menyejahterakan masyarakat orang asli Papua (OAP), sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan bangsa dan negara.

Kata Djong, menjelaskan bahwa posisi instansinya berada di sektor hilir dalam rantai proses perizinan.

"Apabila semua komitmen dalam standar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) suatu proses perizinan telah terpenuhi, maka kami akan segera menerbitkan izin operasional bagi pihak pemohon, terutama para pelaku usaha yang berniat menginvestasikan modalnya di tanah Papua secara keseluruhan," ujarnya.

Meski demikian, kata Djong ada beberapa catatan dan wajib dipenuhi para pelaku usaha demi memenuhi aspek pembangunan nasional dan daerah, seperti pemenuhan AMDALnet, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pengawasan langsung dilakukan oleh dinas kami terkait instrumen-instrumen yang menjadi standar utama dari proses pekerjaan perizinan. Sehingga, pengawasan ini bagian dari informasi peningkatan investasi bagi Provinsi Papua,” jelas dia.

Lanjut ia memastikan adanya transparansi data perusahaan yang telah memiliki izin dan seluruh data tersebut akan dilaporkan secara berkala.

"Semua registrasi saat ini telah terintegrasi melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). Melalui sistem berbasis risiko ini, tingkat risiko dari setiap investasi dapat dijaga, dipantau, dan dikendalikan dengan baik oleh sistem perizinan di Provinsi Papua,” katanya.