RRI.CO.ID, Jayapura – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa, 20 Mei 2026.

Rapat paripurna tersebut dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2027 dalam momentum peringatan hari kebangkitan nasional.

Kepala Negara menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara, namun sebagai alat perjuangan membangun bangsa.

“APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen mewujudkan cita-cita mulia dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945,” ujar Kepala Negara.

Selain itu, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah terus menjaga optimisme ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh ketegangan dan ketidakpastian.

“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” ucap Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan mendukung agenda prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat.

Acara pidato Presiden RI pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 tersebut turut dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, dan para ketua umum partai politik, serta para kelompok organisasi kemasyarakatan.