Presiden Bahas Penguatan Kepemilikan Negara di Sektor Tambang

RRI.CO.ID, Jayapura – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 5 Mei 2026.

Dalam keterangannya, Bahlil menyampaikan sejumlah perkembangan strategis di sektor energi dan pertambangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyebut dinamika harga minyak mentah global terhadap Indonesian Crude Price (ICP), yang dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan energi nasional dan penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti langkah penataan sektor pertambangan ke depan, dengan penekanan pada peningkatan porsi kepemilikan negara, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Pertama harga Crued BBM terhadap ICP. Kedua membahas tentang penataan tambang ke depan yang kepemilikannya negara dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, baik dari tambang lama maupun pengembangan baru.

Bahlil menyampaikan bahwa upaya tersebut akan dilakukan melalui penguatan skema kerja sama yang adaptif dan menguntungkan negara.

“Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan kita coba exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengelolaan energi dan tambang ke depan tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada kedaulatan, nilai tambah, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.