RRI.CO.ID, Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua meminta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2025–2029 difokuskan pada kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, menegaskan, RPJMD merupakan dokumen strategis arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sehingga penyusunannya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.

“RPJMD yang dibahas ini harus berpihak pada kepentingan masyarakat, selaras dengan visi dan misi kepala daerah, serta memenuhi ketentuan perundang-undangan,” kata Denny Bonai, Jumat, (27/3/2026).

Menurut Denny, rapat kerja ini menjadi ruang bagi DPR Papua dan pemerintah daerah untuk memberikan masukan secara objektif dan bertanggung jawab agar dokumen RPJMD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Pembahasan juga penting untuk mendalami program-program prioritas yang disusun oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga arah pembangunan dapat tepat sasaran dan berdampak nyata,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama.

Menurutnya, peningkatan itu melalui penguatan akses dan mutu pendidikan, literasi, penyediaan fasilitas pendidikan unggul, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat Papua dalam lima tahun ke depan.

“Pemerintah juga menargetkan terciptanya kondisi sosial politik yang aman, damai, dan harmonis agar seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan secara kondusif,” katanya.

Ia berharap RPJMD menjadi pedoman utama pembangunan daerah, sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua melalui pembahasan bersama seluruh OPD.

“Harapannya, berbagai kesulitan yang dialami rakyat bisa didiskusikan dan dicarikan solusi bersama dalam forum ini,” ucap dia.