Terapkan WFH, Sekwan DPR Papua: Tetap Utamakan Pelayanan Legislatif

RRI.CO.ID, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua telah menerapkan pemberlakuan work from home (WFH) secara rutin setiap hari Jumat, bersamaan dengan skema work from office (WFO) di lingkungan perangkat daerah.

Penerapan WFH tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas kerja, sekaligus mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPR Papua, Mulyani menjelaskan kebijakan ini diterapkan, meski tetap mengutamakan kelancaran pelayanan terhadap berbagai agenda penting anggota legislative Papua.

Menurutnya, penerapan WFH ini bukan berarti meliburkan aktivitas kedewanan, melainkan mengalihkan pola kerja ke sistem daring guna meningkatkan efisiensi dan adaptasi terhadap teknologi informasi.

“Penerapan WFH tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas utama sekretariat. Seluruh jajaran tetap harus menyesuaikan diri dengan agenda kedewanan yang sedang berjalan. Prinsipnya adalah fasilitasi, jangan sampai tugas-tugas dewan tertunda,” ujar Mulyani di Jayapura, Senin (13/4/2026).

Lanjut katanya, guna menjaga kelancaran operasional dan koordinasi internal, Sekwan Mulyani kembali menjelaskan berdasarkan surat edaran, pejabat Eselon II diwajibkan tetap bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO).

“Skema kerja harus tetap menjamin kelancaran tugas dewan. Sebagai fasilitator, Sekwan bertanggung jawab penuh agar agenda rapat dan koordinasi tidak mengalami hambatan teknis,” jelas dia.

Ia mengaku pejabat Eselon II juga diberikan kewenangan untuk mengatur dan menugaskan staf di bawahnya guna memastikan fungsi pelayanan tetap berjalan meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.

“Kebijakan ini adalah langkah kita menuju birokrasi yang lebih modern. Meski bekerja dari rumah setiap Jumat, produktivitas tetap menjadi prioritas utama dengan pengawasan digital yang ketat,” ucapnya.

Dalam waktu dekat, DPR Papua dijadwalkan menghadapi agenda padat, termasuk rapat komisi bersama mitra kerja terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.

“Ini adalah tugas Sekretariat untuk melakukan koordinasi intensif dengan mitra kerja. Kami memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga pembahasan LKPJ Gubernur bisa selesai tepat waktu,” jelas Mulyani.