Hadapi Era AI, Wamenkomdigi Minta ASN Perkuat Literasi Teknologi

RRI.CO.ID, JAYAPURA — Di tengah gencarnya adopsi AI generatif, pemerintah didorong untuk membenahi rumah sendiri terlebih dahulu: memastikan aparatur sipil negara (ASN) benar-benar memahami teknologi yang tengah mereka atur.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang ASN bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Hal ini disampaikannya dalam Pelatihan Dampak AI pada Pekerjaan dan Tenaga Kerja yang digelar secara daring dari Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Menurut Nezar, ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, hingga tata kelola digital wajib memahami cara kerja AI beserta risikonya. Tanpa pemahaman yang memadai, ia khawatir kebijakan pemerintah justru tertinggal dari laju perkembangan teknologi itu sendiri.

Urgensi ini tak lepas dari temuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang menyebut hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN kini berada di pekerjaan yang terpapar AI generatif — sebuah angka yang menurutnya berpotensi merembet ke pendapatan negara dan struktur fiskal, bukan sekadar isu ketenagakerjaan semata.

“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” ujarnya.

Nezar menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bersikap reaktif dengan menunggu dampak AI benar-benar terjadi. Sebaliknya, penguatan kapasitas harus dilakukan dari hulu, mencakup literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, hingga pengambilan keputusan berbasis data.

Dengan bekal tersebut, ia berharap ASN dapat berperan ganda: sebagai penggerak transformasi digital pemerintahan sekaligus fondasi bagi tata kelola AI yang kredibel.

“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” tegasnya, sembari menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan AI ke depan.