RRI.CO.ID, Jayapura – Penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu fokus Kementerian Agama dalam menyiapkan tata kelola pelayanan yang lebih adaptif di Papua, seiring penguatan struktur organisasi pada wilayah daerah otonom baru (DOB). Arah tersebut mengemuka dalam pembinaan ASN yang disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI, Suparman, saat kunjungan kerja di Kabupaten Keerom.

Dalam arahannya, Suparman menegaskan pengembangan kapasitas ASN perlu dilakukan secara berkelanjutan agar melahirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.

Menurutnya, penguatan ASN tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga menyentuh budaya kerja dan kesiapan kompetensi untuk menghadapi perubahan organisasi di masa mendatang.

Tiga aspek yang menjadi perhatian meliputi penguatan disiplin kerja, penerapan kode etik dan budaya kerja, serta pengembangan kompetensi dan karier pegawai.

“Nilai-nilai ASN BerAKHLAK harus menjadi budaya kerja setiap pegawai. Dengan ASN yang profesional dan berintegritas, pelayanan kepada masyarakat maupun kepada peserta didik akan semakin optimal,” ujar Suparman.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran, menyampaikan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kebutuhan organisasi Kementerian Agama di wilayah DOB.

Menurutnya, salah satu perhatian yang ditekankan adalah perlunya membuka ruang lebih luas bagi putra-putri asli Papua yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk berkembang dalam struktur kelembagaan ke depan.

“Pesan yang disampaikan adalah pentingnya memberikan ruang dan penguatan bagi putra-putri asli Papua yang memiliki kompetensi agar dapat dipersiapkan menduduki jabatan strategis pada struktur organisasi baru di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kesiapan SDM akan menjadi faktor penting untuk memastikan pelayanan Kementerian Agama di Papua tetap responsif, efektif, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.