RRI.CO.ID, Jayapura — Kementerian Agama terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan guru di lingkungan Kemenag. Komitmen ini ditegaskan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i saat menutup Simposium Guru Nasional 2026 di Jakarta, Rabu 29 April 2026. Menurut Wamenag, salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah relaksasi kebijakan untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG) agar bisa kembali berjalan tahun ini.

”Dalam waktu dekat, kami merencanakan adanya relaksasi kebijakan terkait program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Saat ini, surat keputusannya sudah disiapkan dan jika segera ditandatangani, maka program PPG tahun 2026 dapat kembali kita laksanakan,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN lulusan 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) sudah terealisasi penuh secara nasional.

Di sisi lain, Kemenag juga melakukan pembenahan sistem data sebagai langkah awal peningkatan kesejahteraan guru melalui kebijakan satu pintu data yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2026.

"Dulu kita memiliki lebih dari 2.600 aplikasi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mensinkronkan data sebanyak itu. Saat ini, kita sedang berproses memangkasnya menjadi hanya 20 aplikasi utama," ujarnya.

Ia menambahkan, pembaruan data tersebut membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari jumlah madrasah, distribusi guru, hingga tenaga pendidik di pesantren.

Wamenag juga memastikan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

"Yakinlah, konsistensi Kementerian Agama dalam mempertimbangkan kesejahteraan guru tidak pernah menurun. Kami terus mencari solusi terbaik agar harapan kita semua dapat segera terealisasi," kata Wamenag.