RRI.CO.ID, Jayapura — Kementerian Agama menegaskan tidak ada kebijakan pemerintah untuk mengelola atau mengambil alih dana kas masjid. Informasi yang beredar di media sosial terkait hal tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana pembentukan rekening kas masjid yang dikelola pemerintah.

“Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun rencana terkait pengambilalihan pengelolaan dana kas masjid,” tegas Thobib di Jakarta, Selasa 21 April 2026.

Ia menjelaskan, meme maupun video yang beredar dengan menampilkan foto Menteri Agama Nasaruddin Umar disertai narasi “pembentukan rekening kas masjid yang nanti akan dikelola pemerintah” merupakan bentuk disinformasi yang menyesatkan.

“Informasi tersebut sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan. Maka dengan ini kami menegaskan, bahwa Menag tidak pernah berbicara soal Rekening Kas Masjid sebagaimana framing konten yang viral tersebut,” ujarnya.

Kata Thobib, pengelolaan kas masjid sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pengurus masjid melalui Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir, sesuai prinsip kemandirian dan kepercayaan jamaah.

“Pengelolaan kas masjid tetap menjadi kewenangan masing-masing pengurus masjid. Kas masjid dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid atau takmir masjid sesuai prinsip kemandirian dan kepercayaan jamaah,” ucap dia.

Ia menambahkan, Kementerian Agama justru mendorong pengelolaan masjid yang profesional, transparan, dan akuntabel tanpa intervensi pemerintah dalam bentuk penguasaan dana.

Kemenag juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengecek kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah.

“Mari senantiasa bijak dalam menerima informasi. Pastikan kebenaran setiap informasi hanya melalui situs web resmi Kementerian Agama dan akun media sosial resmi Kemenag RI,” kata Thobib.