Sensus Ekonomi 2026 mendata kembali pelaku usaha di Pasar Perbatasan Skouw setelah verifikasi BPS menemukan sekitar 7.000 usaha di Kota Jayapura tak lagi beroperasi.
RRI.CO.ID, Jayapura - Dua kali sepekan, Pasar Perbatasan Skouw kembali ramai. Sejak pagi, kendaraan berdatangan dari Jayapura. Tak lama kemudian, warga Papua Nugini mulai melintasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.
Di salah satu lapak, Herman sibuk melayani pembeli. Di rak-rak tokonya tersusun beras, mi instan, minyak goreng, sabun, oli, cat, hingga mesin genset. Barang dagangannya bertambah mengikuti kebutuhan warga yang datang dari kedua sisi perbatasan.
Ketika pertama kali membuka usaha pada 2005, Herman hanya menjual sembako. Seiring ramainya perdagangan lintas batas, usahanya berkembang. Kini lapaknya menjadi tempat warga Indonesia maupun Papua Nugini mencari berbagai kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan usaha. "Kalau saya orang lama. Saya berjualan di perbatasan sejak tahun 2005," katanya.
Selama lebih dari dua dekade, Herman menyaksikan Pasar Skouw berubah berkali-kali. Ia pernah mengalami masa ketika aktivitas perdagangan terganggu karena persoalan keamanan. Pandemi Covid-19 juga membuat perbatasan ditutup hampir dua tahun. Setelah dibuka, pasar perlahan hidup lagi, meski hingga kini hanya berlangsung setiap Kamis dan Sabtu.
Dari berdagang, Herman membiayai pendidikan ketiga anaknya. Saat hari pasar ramai, penghasilannya bisa mencapai sekitar seribu kina atau setara Rp3,9 juta hingga Rp4 juta. "Yang tidak pernah kosong itu rejekinya," ujarnya.
Menurut Herman, lebih dari 200 pedagang menggantungkan penghasilan di kawasan perbatasan. Sebagian menempati los pasar, sebagian lagi membuka lapak di sepanjang jalan menuju PLBN Skouw.
Di tengah rutinitas itu, Herman mengingat pernah beberapa kali didatangi petugas yang mencatat usahanya. Ia tak lagi ingat pendataan apa yang dilakukan atau untuk keperluan apa data itu dikumpulkan. "Kalau dulu-dulu kayaknya pernah ada yang datang mendata. Tapi saya lupa didata untuk apa," katanya.
Tahun ini, petugas kembali datang. Bedanya, kali ini mereka membawa Sensus Ekonomi 2026.
Ketika Negara Menghitung Ulang
Pendataan ulang itu bukan tanpa alasan. Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura menemukan bahwa tidak semua usaha yang selama ini tercatat masih beroperasi.
Kepala BPS Kota Jayapura, Sugiyanto mengatakan data awal menunjukkan sekitar tiga puluh delapan ribu usaha tersebar di berbagai wilayah kota, namun setelah diverifikasi, sekitar tujuh ribu usaha ternyata sudah tutup.
"Awalnya ada sekitar 38 ribu usaha yang masuk dalam data kami. Setelah dilakukan pengecekan, sekitar 7 ribu usaha sudah tutup," katanya.
Setelah proses verifikasi, jumlah usaha aktif yang tercatat tersisa 31.681 unit. Data itulah yang menjadi dasar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jayapura. Salah satu usaha yang kembali diverifikasi berada di Pasar Perbatasan Skouw.
Denyut Ekonomi dari Perbatasan
Perubahan itu berlangsung di tengah aktivitas perdagangan yang terus hidup di kawasan perbatasan RI-PNG. Bea Cukai Jayapura mencatat nilai ekspor ke Papua Nugini sepanjang 2025 mencapai Rp92,93 miliar melalui PLBN Skouw dan Pelabuhan Jayapura. Komoditas yang dikirim meliputi bahan pokok, kebutuhan rumah tangga, bahan bangunan, suku cadang kendaraan, hingga kayu.
Memasuki 2026, pergerakan itu belum melambat. Hingga Januari, nilai ekspor telah mencapai sekitar delapan miliar rupiah. "Permintaan pasar Papua Nugini masih tinggi," kata Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin.
Di Pasar Skouw, angka-angka itu hadir dalam bentuk yang lebih sederhana. Pedagang membuka lapak sejak pagi. Warga Papua Nugini datang membawa kina, lalu pulang membawa berbagai kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan usaha.
Pemandangan seperti itu hampir selalu dilihat Herman setiap hari pasar. Namun keramaian pasar tidak dengan sendirinya menjawab berapa pelaku usaha yang masih aktif dan apa yang mereka butuhkan agar usahanya terus berkembang.
Mengapa Data Dibutuhkan
Bagi Herman, petugas sensus hanya datang mengajukan sejumlah pertanyaan tentang usahanya. Namun bagi pemerintah, jawaban-jawaban itu menjadi bagian dari potret ekonomi kawasan perbatasan yang sedang diperbarui. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kota Jayapura, Jimmy Thesia mengatakan pemerintah perlu mengetahui kondisi riil pelaku usaha sebelum menyusun program pembinaan.
"Kita belum tahu mereka ada pada skala yang mana. Supaya mereka bisa bersaing dan mendapatkan bagian dalam pasar perbatasan, minimal kita harus tahu mereka ada di grade mana," katanya.
Menurut Jimmy, data itu menjadi dasar pemerintah menentukan bentuk bantuan yang benar-benar dibutuhkan pelaku usaha, mulai dari akses permodalan, pemasaran, hingga peningkatan kapasitas usaha.
Saat pencanangan sensus di Jayapura, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pendataan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah memperoleh potret ekonomi yang lebih akurat tanpa harus membiayai survei sendiri. "Ini kesempatan bagi kepala daerah mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memanfaatkan hasil sensus sebagai pijakan dalam menyusun kebijakan. "Membuat kebijakan tanpa didasarkan teori dan data yang akurat itu untung-untungan. Data yang baik akan membuat kebijakan lebih terukur dan terkalkulasi," kata Tito.
Memotret Ulang Ekonomi Perbatasan
Di Kota Jayapura, Sensus Ekonomi 2026 dimulai pada 15 Juni 2026. Sebanyak 253 petugas diterjunkan untuk mendata 1.031 RT yang tersebar di 29 kampung dan kelurahan, termasuk kawasan perbatasan Skouw.
Menurut Sugiyanto, cakupan sensus kali ini juga lebih luas dibandingkan pelaksanaan pada 2016. Selain mendata pelaku usaha, petugas turut mengumpulkan informasi sosial ekonomi masyarakat.
Sektor pertanian yang sebelumnya didata melalui sensus tersendiri kini ikut menjadi bagian dari pendataan. "Kalau sekarang, ketika warga tidak punya usaha, kita tetap mendata kondisi sosial ekonominya, pendidikan, perumahan, dan aset yang dimiliki," ujarnya.
Sugiyanto mengakui masih ada warga yang menolak didata. Padahal, kualitas hasil sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. "Kalau ada warga yang tidak mau didata, sebenarnya bisa merugikan dirinya sendiri karena namanya tidak masuk dalam database," katanya.
Sementara itu, aktivitas di Pasar Perbatasan Skouw terus berjalan seperti biasa. Hari pasar berikutnya akan tiba.
Herman membuka lapaknya seperti biasa. Pembeli dari Papua Nugini pun akan berdatangan.
Rutinitas itu sudah ia jalani selama dua puluh satu tahun. Bedanya, tahun ini lapaknya kembali masuk hitungan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....