Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku selalu melakukan monitoring terhadap pendistribusian, serta menghitung stok BBM di setiap daerah sesuai kuota yang berlaku di masing-masing SPBU. Hal itu dikatakan oleh Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun, dalam siaran pers di Jayapura, Minggu (5/10/2023).
“Tentu dalam setiap melaksanakan penyaluran, kami sudah sesuaikan stoknya di masing-masing SPBU, kemudian tidak lupa kita terus monitoring SPBU mana saja yang ikuti aturan atau tidak,” kata Edi.
Edi menceritakan, dari hasil sidak yang dilakukan pada Kamis, 2 November di empat titik lokasi SPBU di wilayah Kota Jayapura, masih terdapat antrian panjang yang disebabkan oleh jam operasional di SPBU yang melayani solar subsidi sangat terbatas, kurangnya jumlah Subsidi BBM yang diberikan Pemerintah sehingga tak sesuai dengan jumlah pengguna yang ada di wilayah Kota Jayapura, dan masih terdapat indikasi penyalahgunaan BBM subsidi oleh kalangan industri dan proyek dan juga oknum penyalahgunaan BBM Subsidi yang memanfaatkan QR Code dalam melakukan pembelian.
"Kami sudah menskorsing satu SPBU yang berbuat penyalahgunaan dalam penyaluran BBM di kota Jayapura dengan memberikan sanksi berupa pengentian penyaluran BBM Biosolar selama satu bulan di bulan september dan banyak kendaraan yang sudah kami block yaitu sebanyak 201 QR Code Kendaraan,” ujar dia.
Edi menuturkan, antrian panjang di beberapa SPBU terjadi akibat adanya salah satu SPBU yang disanksi karena melakukan penyalahgunaan BBM sehingga mengakibatkan kendaraan-kendaraan yang biasa mengisi di satu SPBU menjadi tersebar ke SPBU lain dalam melakukan pengisian.
salah satu petugas di SPBU di Kota Jayapura saat melakukan pengisian bahan bakar (foto Humas Pertamina)
Meski pengawasan ada di BPH Migas, namun Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pasokan BBM.
"Potensi aksi penimbunan sudah ditangani, sudah dipetakan siapa yang berperilaku seperti itu. Kalau mereka masih nekat, ya tentu akan ada sanksi tegas dari pihak berwajib," katanya.
Edi meminta peran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan, seperti penimbunan BBM bersubsidi terutama ketika adanya berita kenaikan harga BBM. Masyarakat bisa ikut melaporkan jika menemukan hal yang mencurigakan kepada pihak berwajib atau kepada Pertamina. "Masyarakat menurut saya bisa membantu ketika melihat, menemukan atau mendengar isu perilaku yang mencurigakan kepada pihak terkait," ucapnya.
Dia juga menyarankan bahwa diperlukan adanya langkah-langkah yang konkrit terkait koordinasi bersama stakeholder (Pemerintah Daerah, Pihak TNI/Polri dan Pengusaha SPBU) sehingga masalah penyalahgunaan BBM subsidi dapat dilaksanakan penindakan hukum agar tak terjadi secara berulang. “Seandainya Pemerintah bisa menjamin bantuan sosial tepat sasaran dan efektif diberlakukan secara merata, maka peralihan ke subsidi orang lebih adil dan tidak terjadi masalah penyelewengan seperti ini," kata Edi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....