RRI.CO.ID, Jayapura: Komitmen membangun institusi yang bersih dan melayani kembali ditegaskan oleh Polres Jayapura melalui kegiatan penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang dilaksanakan di Aula Obhe Reay May Polres Jayapura, Rabu (22/04/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P. Helan, S.I.K., M.H., M.Tr.Mil, dan dihadiri unsur Forkopimda, TNI-Polri, serta para pejabat utama dan personel Polres Jayapura.

Dalam sambutannya, Kapolres Jayapura menegaskan bahwa predikat WBK yang telah diraih pada tahun 2018 merupakan sebuah capaian luar biasa yang harus dijaga dan ditingkatkan. Ia menekankan bahwa komitmen terhadap pelayanan bersih tanpa pungutan liar merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar.

“Tidak ada ruang untuk praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun di Polres Jayapura. Seluruh pelayanan harus sesuai ketentuan yang berlaku dan transparan. Ini komitmen yang harus kita pegang bersama,” ucap Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres menyampaikan bahwa mempertahankan prestasi jauh lebih sulit dibandingkan meraihnya. Oleh karena itu, seluruh jajaran diharapkan terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita tidak hanya mempertahankan WBK, tetapi harus melangkah menuju WBBM. Ini membutuhkan kerja sama, komitmen, dan integritas dari seluruh personel,” katanya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura, Gilberd R. Yakwart, S.STP, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah Polres Jayapura dalam membangun Zona Integritas.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antar lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Ini adalah langkah strategis dan komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang bebas dari korupsi serta berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Jayapura sangat mendukung upaya ini,” ujarnya.

Melalui penandatanganan ini, Polres Jayapura menegaskan tekad untuk terus mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta mendorong perubahan budaya kerja yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.