RRI.CO.ID, Jayapura - Anggota DPR RI dari Komisi XIII, Yan Permenas Mandenas, melakukan kunjungan kerja ke gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Papua untuk memantau langsung kondisi ketersediaan dan distribusi pangan, khususnya beras.

Dikatakan Yan Mandenas, kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses Fraksi Gerindra yang menugaskan seluruh anggotanya melakukan monitoring terhadap gudang Bulog serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh kondisi pangan di daerah.

“Dari hasil monitoring ini, kami akan melaporkan kondisi dan kendala di daerah kepada pemerintah pusat. Setiap wilayah punya tantangan tersendiri, termasuk Papua,” ujar Yan Mandenas, Jumat (01/05/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Mandenas menilai kualitas bahan pangan yang tersedia di gudang Bulog Papua, seperti beras dan minyak goreng, sudah menunjukkan perbaikan dibanding sebelumnya. Namun, ia menyoroti kendala utama pada proses distribusi logistik.

Menurutnya, keterlambatan pengiriman dari wilayah pemasok seperti Makassar dan Surabaya menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Ia memperkirakan keterlambatan distribusi bisa mencapai 14 hingga 15 hari, yang berdampak pada molornya penyaluran ke masyarakat.

“Kalau di daerah lain distribusi bisa selesai dalam satu bulan, di Papua bisa menjadi satu setengah bulan. Ini yang harus kita hindari,” tutur Mandenas.

Mandenas juga mendorong adanya penyesuaian petunjuk teknis (juknis) distribusi pangan yang selama ini masih bersifat nasional, agar lebih adaptif terhadap kondisi geografis Papua. Meski demikian, ia memastikan tidak ada masalah signifikan terkait kualitas barang maupun kondisi gudang.

Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, memastikan bahwa ketersediaan stok beras dalam kondisi aman. Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat tambahan stok sekitar 1.800 ton yang masih berada di pelabuhan dan belum masuk gudang karena terkendala hari libur.

“Stok kita sebenarnya cukup. Ini hanya soal waktu distribusi saja. Dalam satu hingga dua hari kedepan, gudang akan kembali terisi,” kata Ahmad Mustari.

Mustari menambahkan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah dipetakan untuk berbagai kebutuhan, seperti penanganan bencana alam, bantuan pangan, serta stabilisasi harga melalui program SPHP. Selain itu, distribusi juga difokuskan untuk menjangkau wilayah pegunungan yang selama ini bergantung pada pasokan dari Jayapura dan Timika.

Ia menegaskan bahwa Bulog Papua merupakan wilayah operasional yang bergantung pada pasokan dari daerah lain, sehingga distribusi logistik menjadi faktor krusial.

Disinggung terkait dengan kenaikan harga Avtur yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi proses pendistribusian beras di Papua, terutama di pedalaman yang hanya bisa di akses oleh pesawat udara, Ahmad Mustari memastikan hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap distribusi maupun harga pangan. Pengiriman ke wilayah seperti Wamena tetap berjalan sesuai rencana, sementara kebijakan harga tetap mengacu pada keputusan manajemen pusat.

“Kami pastikan itu tidak berpengaruh terhadap proses distribusi, apalagi terhadap harga, semuanya sudah diatur dengan baik, dan dipastikan tidak berdampak pada proses distribusi beras hingga ke pedalaman Papua,” tegas Ahmad Mustari.

Ahmad Mustari berharap, kunjungan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dalam memperkuat sistem distribusi pangan di Papua, guna mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana tertuang dalam agenda prioritas pemerintah.