RRI.CO.ID,Jambi - Bencana kebakaran hutan dan lahan yang memicu kepungan kabut asap tebal, atau jerebu kembali melumpuhkan Provinsi Jambi. Istilah Jerebu ini berasal dari bahasa lokal melayu yang digunakan untuk mendekatkan bencana dengan masyarakat adat sebagai kelompok yang paling rentan.
Tidak pernah ada yang mendata bagaimana anak-anak di masyarakat adat kehilangan hak mereka, serta melipat gandakan beban hidup perempuan adat di tingkat tapak. Semua data hanya mengarahkan deretan statistic kerusakan lingkungan serta menghittung titik api
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, sepanjang 1 Januari hingga 23 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Provinsi Jambi telah mencapai 32.003 hektar. Kabupaten Sarolangun mencatatkan kerusakan terparah, yakni mencapai 8.374,28 hektar. Potret buram krisis ini mengemuka dalam diskusi daring bertajuk “Malapetaka Jerebu:
Melenyapnya Hak Anak Masyarakat Adat” yang diselenggarakan oleh Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bekerja sama dengan Beranda Perempuan, Mongabay Indonesia, Ficus Nation, MAPALA GITASADA, MAPALA OASE, dan Boemi Melayu. Diskusi ini membongkar realitas keras yang dialami komunitas Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) Batin 9 , Batin Telisak, khususnya di Dusun III Trans SAD Sepintun, Kabupaten Sarolangun.
Yayasan Cappa dan Beranda Perempuan mencatat, setidaknya 500 anak dan perempuan dari masyarakat adat di lokasi dampingan mereka, terdampak karena malapetaka jerebu.
Puncak Kerentanan dan Respon 'Kota-Sentris'
Direktur Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, Utari Octika Rani, menjelaskan bahwa anak-anak dan perempuan masyarakat adat berada di puncak piramida kerentanan krisis ekologis.
Mengacu pada kerangka Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Kelima, mereka menanggung beban terberat akibat akumulasi status gender, usia anak, keanggotaan masyarakat adat, hingga isolasi geografis di dalam kawasan hutan yang dikepung konsesi korporasi.
"Saat jerebu pekat menghampiri, anak-anak mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan mata perih tanpa perlindungan memadai," tutur Utari.
Minimmnya mitagasi tecermin dari hal mendasar: anak-anak terpaksa menggunakan masker ukuran dewasa yang longgar karena ketiadaan edukasi dan pasokan medis yang sesuai.
Kesulitan dirasakan langsung oleh anak-anak dari suku anak dalam batin telisak. Sifa, seorang siswi dari SMP Satu Atap 11 Sarolangun, mengungkapkan bagaimana kabut asap tebal merenggut kenyamanan dan ruang gerak mereka sehari-hari.
"Mata perih, napas terganggu karena kabut asap, dan ndak nyaman kalau harus menggunakan masker," tutur Sifa meratapi kondisi udara di wilayahnya.
Situasi diperparah oleh kebijakan penanganan darurat yang dinilai diskriminatif dan jauh dari realitas lapangan.
Direktur Beranda Perempuan, Zubaidah, mengkritik keras kebijakan pemerintah yang meliburkan sekolah dan menggantinya dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ/daring).
"Kebijakan ini sangat 'kota-sentris'. Di pemukiman SAD Batin 9 seperti Sepintun, memiliki gawai (handphone) saja adalah hal yang mustahil bagi mayoritas warga, apalagi sinyal internet. Kebijakan ini bukan menyelesaikan masalah, melainkan memutus hak atas pendidikan anak secara paksa," tutur Zubaidah.
Kerusakan "Swalayan Alami" dan Beban Ganda Perempuan
Dampak kombinasi karhutla, jerebu, dan kemarau panjang turut menghancurkan ruang hidup serta "swalayan alami" milik warga adat. Hutan, pohon sialang, rimba tempatan, dan ladang umbi-umbian yang selama ini menjadi sumber nutrisi utama mengalami gagal panen dan hancur terbakar.
Kondisi tersebut memaksa anak-anak masyarakat adat beralih mengonsumsi makanan instan olahan pabrik. Perubahan pola konsumsi secara mendadak ini tidak hanya mengancam kesehatan dan kecukupan gizi anak, tetapi juga mendatangkan masalah baru berupa tumpukan limbah sampah plastik di wilayah adat mereka.
Di saat yang sama, para perempuan adat memikul beban ganda (care work) yang amat berat. Keterbatasan air bersih akibat kemarau, mereka harus berjuang mencari sumber air yang kian langka sembari merawat anggota keluarga yang jatuh sakit akibat terpapar kabut asap beracun.
Meski berada di bawah himpitan krisis ekologis, perempuan dan anak-anak SAD Batin 9 tidak tinggal diam. Mereka memperlihatkan ketangguhan dengan menginisiasi aksi lokal, seperti mengelola kebun pangan sekolah, membuat pupuk organik, serta merawat pengetahuan tradisional untuk bertahan hidup.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengubah pola penanganan bencana. Pemerintah diminta tidak sekadar fokus pada tindakan pemadaman fisik saat asap membubung, melainkan menghadirkan skema mitigasi bencana ekologis yang inklusif, ramah anak, serta berbasis pada kebutuhan riil dan pemulihan ruang hidup masyarakat adat di tingkat tapak.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....