Penulis: Suci Rahmadani, S.I.P., M.IP. (Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi)

KBRN, Jambi ; Petani sering kali dianggap sebagai simbol kemiskinan di Indonesia karena kondisi kehidupan mereka yang jauh dari kata sejahtera. Di negara agraris seperti Indonesia, keberadaan petani menjadi vital dan penting, sehingga layak diberikan tempat terhormat sebagai penopang ketahanan pangan bagi bangsa Indonesia. Namun ironisnya fakta yang terjadi justru sebaliknya, petani hanya segelintir orang yang tidak memiliki masa depan, bukan karena mereka tidak mengerti cara menanam, bukan karena mereka tidak bekerja keras, melainkan akibat dari adanya permasalahan terstruktur dan sistemik yang diwariskan dari masa kemasa tanpa adanya upaya penyelesaian yang mendasar.

Salah satu akar masalahnya adalah terletak pada terbatasnya penguasaan lahan, dimana mayoritas petani di Indonesia adalah petani gurem. Mereka hanya memiliki lahan sempit yang berkisar antara 0-1 hektar, atau bahkan tidak memiliki lahan sama sekali yang disebut sebagai buruh tani. Situasi ini membuat mereka sulit meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Ditambah lagi, minimnya modal dan pengetahuan teknologi pertanian modern menjadi penghambat jumlah produksi. Harga produk di tingkat petani sering ditekan rendah, sementara harga di pasar melonjak tinggi. Belum lagi ancaman perubahan iklim, gagal panen, dan minimnya jaminan sosial bagi petani yang semakin memperparah keadaan. Keseluruhan permasalahan ini ditunjang pula oleh kebijakan yang terkadang hanya menguntungkan korporasi dan segelintir orang. Ketidakadilan ini menimbulkan lingkaran kemiskinan yang sulit diselesaikan.

Permasalahan struktural tersebut menjadikan profesi petani identik dengan kerja keras yang tidak sebanding dengan penghasilan. Akibatnya para pemuda atau generasi millenial tidak tertarik untuk menjadi petani. Para pemuda hari ini melihat profesi petani hanya sebagai pekerjaan yang melelahkan namun jauh dari kesejahteraan, tidak bergengsi dan jauh dari kata modernisasi. Kondisi ini menyebabkan arus urbanisasi tidak terbendung dan meninggalkan desa tanpa regenerasi petani yang memadai. Banyak anak muda di pedesaan yang lebih memilih bekerja di sektor non-pertanian (misalnya di pabrik, jasa, atau merantau ke kota) karena menganggap profesi petani tidak menjanjikan dari segi ekonomi. Data BPS tahun 2023 menunjukkan sebanyak 28,19 juta orang di Indonesia berprofesi sebagai petani, dan hanya 21 persennya merupakan pemuda. Hal ini menunjukkan rendahnya minat pemuda terhadap pertanian. Kondisi ini menjadi suatu tragedi di negara agraris seperti Indonesia.

Program Petani Millenial yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam rangka mengajak pemuda menjadi petani terkesan tidak berdampak sebab tidak di imbangi dengan perbaikan permasalahan yang ada. Pelaksanaan pendampingan, pelatihan, dan edukasi dirasa tidak efektif sebagai upaya peningkatan petani millenial, sebab masalah utamanya adalah kepemilikan lahan yang terbatas. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Negara Thailand misalnya, rata-rata kepemilikan lahan pertanian berkisar pada angka 2-3 hektar, sedangkan di Indonesia rata-rata angka kepemilikan lahan hanya 0-1 hektar.

Pemerintah Indonesia perlu melakukan perbaikan mendasar utamanya pada sisi perluasan pengelolaan lahan pertanian, salah satunya adalah melakukan reforma agraria untuk memastikan petani memiliki lahan yang layak di kelola. Sudah seharusnya pemerintah menempatkan rakyat sebagai subjek utama kebijakan agraria. Sebagaimana amanat UUPA 1960 yang menekankan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya bagi segelintir pengusaha dan investor yang cenderung mengejar keuntungan untuk diri mereka sendiri tanpa memandang dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitarnya. Tanpa reforma agraria sejati, petani kecil akan terus miskin, pemuda akan meninggalkan desa, dan kedaulatan pangan akan rapuh. Sebaliknya, jika tanah di redistribusikan secara adil, petani bisa sejahtera, pemuda tertarik bertani, dan Indonesia bisa mandiri dalam pangan.