DPRD Provinsi Jambi Soroti Data ISPA dan Desak Rekonsiliasi Akurat

RRI.CO.ID, JAMBI - Transparansi dan keakuratan data menjadi sorotan utama DPRD Provinsi Jambi dalam penanganan krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Senin, 28 September 2026.

Laporan Harian Siaga Darurat Karhutla per 27 September 2026 mencantumkan total 7.236 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada minggu ke-37. Namun, pemeriksaan rincian angka antarwilayah menunjukkan adanya ketidakcocokan penjumlahan data yang memerlukan verifikasi ulang.

Hasil penjumlahan manual atas rincian kasus ISPA di tingkat kabupaten dan kota justru menghasilkan angka sebesar 7.256 kasus. Kondisi ini menciptakan selisih sebanyak 20 kasus antara angka rekapitulasi total dan rincian daerah dalam laporan resmi tersebut.

Ketidaksesuaian data ini dinilai dapat memengaruhi akurasi evaluasi dampak kesehatan masyarakat akibat krisis asap Karhutla . Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata meminta jajaran dinas terkait untuk segera melakukan rekonsiliasi data kesehatan secara menyeluruh.

Pemerintah provinsi harus disiplin dalam mengolah angka sebelum menyajikannya sebagai dasar pengambilan keputusan publik. "Data yang akurat dan tervalidasi sangat menentukan efektivitas serta ketepatan alokasi bantuan medis di daerah terdampak," kata Ivan.

Selain menyoroti selisih angka, Ivan mengingatkan agar instansi teknis tidak terburu-buru mengaitkan seluruh kasus ISPA secara mutlak dengan dampak asap Karhutla. Untuk membuktikan hubungan sebab-akibat tersebut, pemerintah harus mengintegrasikan data pasien ISPA dengan indikator PM2.5, angka ISPU, lokasi geografis, serta durasi paparan asap.

"Evaluasi berbasis fakta ilmiah sangat dibutuhkan agar penanganan kesehatan tidak salah sasaran," kata Ivan.

Ivan menegaskan bahwa perbaikan tata kelola data merupakan modal utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Penanganan Karhutla tidak boleh mengandalkan asumsi yang tidak teruji validitasnya di lapangan. Dengan data yang bersih dan terkonsolidasi, pemerintah daerah dapat merancang strategi penanggulangan bencana Karhutla yang jauh lebih terukur dan responsif.