Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Lapas Muara Bulian Sambangi Kejari

RRI.CO.ID, Jambi - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Bulian terus mempererat tali silaturahmi sekaligus memantapkan sinergi antar-Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Batang Hari. Langkah ini diwujudkan melalui kunjungan jajaran pejabat Lapas ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang Hari.

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Kalapas Kelas IIB Muara Bulian, M. Ilham Santoso Sahdani, dengan didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) serta Kasi Pembinaan Narapidana/Anak Didik (Binadik) tersebut disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari, Muhammad Irwan.

Pertemuan ini menjadi momen krusial untuk memperkuat koordinasi kelembagaan dalam mendukung kelancaran sistem peradilan pidana terpadu di wilayah setempat. Berbagai isu strategis turut dibahas secara mendalam, mulai dari proses eksekusi penanganan perkara, program pembinaan warga binaan, hingga langkah-langkah peningkatan pengamanan dan pelayanan publik.

Kalapas Kelas IIB Muara Bulian, M. Ilham Santoso Sahdani, menekankan bahwa komunikasi yang intensif antar-instansi hukum menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas serta efektivitas pelayanan pemasyarakatan.

"Koordinasi yang baik antar-APH akan sangat mendukung kelancaran tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan. Semoga komunikasi ini terus terjalin untuk mewujudkan pemasyarakatan yang PASTI dan berkeadilan," tutur M. Ilham, Senin, 28 September 2026.

Satu suara dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari, Muhammad Irwan, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif kolaborasi ini. Pihaknya menegaskan komitmen penuh untuk terus berkolaborasi dengan pihak pemasyarakatan demi terciptanya proses penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

"Sinergi antara Kejaksaan dan Lapas adalah kunci dalam penegakan hukum. Mari kita tingkatkan kerja sama agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal," kata Muhammad Irwan.

Melalui pertemuan ini, kedua instansi sepakat untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi dan kerja sama teknis demi mengoptimalkan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian serta rasa keadilan bagi masyarakat.