Fasha Minta Pemprov Jambi Tuntaskan Pembagian di Tingkat Internal

RRI.CO.ID, Jambi - Komisi XII DPR RI mengingatkan Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera menuntaskan formula pembagian di tingkat internal kabupaten/kota.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha mengatakan kesepakatan di tingkat daerah merupakan kunci utama sebelum melangkah ke tahap penetapan akhir bersama pihak kementerian maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Menurut Fasha, kesepakatan di tingkat daerah merupakan kunci utama sebelum melangkah ke tahap penetapan akhir bersama pihak kementerian maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)," kata Syarif Fasha usai menghadiri rapat Pansus I DPRD Provinsi Jambi. Rabu 12 Agustus 2026.

"Selesaikan dulu masalah internal porsi pembagian kabupaten/kota. Sebab, walaupun nanti PI disetujui hingga tingkat pusat, kalau ada satu kabupaten penghasil yang protes dan menolak, proses ini bisa bubar kembali," ujar perwakilan Komisi XII DPR RI usai memenuhi undangan rapat Pansus DPRD Provinsi Jambi.

Dalam rapat Pansus I DPRD Provinsi Jambi, Syarif Fasha mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menolak porsi pembagian yang diusulkan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdalih luasan wilayah dan jumlah sumur migas di daerahnya lebih banyak dan luas.

Terkait pembagian PI persen, Komisi XII juga menegaskan bahwa kepemilikan PI sebesar 10 persen pada dasarnya merupakan hak mutlak bagi daerah penghasil migas sesuai regulasi yang berlaku.

"Secara aturan belum bisa dikatakan final karena Menteri ESDM juga belum menandatangani. Angka 7 persen itu baru usulan, dan batas maksimalnya kan 10 persen. Mana yang lebih menguntungkan daerah, itu yang harus dikejar," katanya.

Komisi XII DPR RI siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak Kementerian ESDM, SKK Migas, hingga KKKS terkait untuk merumuskan ulang porsi yang paling menguntungkan bagi daerah.