RRI.CO.ID,Jambi - Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun kembali menghadirkan layanan sterilisasi kucing bersubsidi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli 2026, sementara pelaksanaan dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 7 Agustus 2026.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan P2PH, drh. Deden Kusnandar mengatakan program tersebut digelar sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pecinta kucing yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya sterilisasi.

"Banyak cat lover yang merawat kucing-kucing kampung hasil rescue. Mereka sering meminta bantuan agar biaya sterilisasi lebih ringan. Karena itu kami mengadakan sterilisasi bersubsidi dalam rangka HUT RI," ujarnya kepada RRI, Selasa , 28 Juli 2026.

Dalam program tersebut, biaya sterilisasi kucing kampung dipatok sebesar Rp100 ribu untuk jantan dan Rp150 ribu untuk betina. Sementara kucing ras juga dapat mengikuti layanan dengan potongan harga tertentu.

Menurut Deden, biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan tarif normal yang berkisar antara Rp350 ribu hingga Rp450 ribu. Dana yang terkumpul akan digunakan kembali untuk membeli bahan habis pakai dan perlengkapan medis guna mendukung kegiatan serupa di masa mendatang.

Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftarkan hewan peliharaannya mulai 25 Juli 2026 di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun.

Namun tidak menutup kemungkinan jika ada masyarakat yang juga memvaksin rabies juga dilayani.

Lebih lanjut disampaikan, sejauh ini Antusiasme masyarakat terhadap program sterilisasi kucing bersubsidi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus meningkat setiap tahun.

“ tingginya minat masyarakat membuat kami harus membatasi layanan hanya 10 ekor kucing setiap hari karena keterbatasan tenaga medis,” ucapnya.

Menurut Deden, permintaan layanan kini tidak hanya datang dari masyarakat di ibu kota kabupaten, tetapi juga dari sejumlah kecamatan seperti Pelawan dan Singkut.

"Bahkan masyarakat meminta agar kami datang langsung ke kecamatan karena biaya transportasi menuju kantor dinas cukup besar. Saat ini kami sedang mendata jumlah peserta agar bisa dijadwalkan," katanya.