RRI.CO.ID, Jambi - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran.

Kejari Jambi menilai, laporan maupun informasi dari masyarakat menjadi salah satu unsur penting bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan atau pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, Kukuh Prima, mengatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apabila menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Kukuh Prima, Minggu 20 Juli 2026.

Ia menjelaskan, koordinasi antar aparat penegak hukum tetap dilakukan apabila salah satu lembaga telah lebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap suatu laporan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penanganan perkara yang sama oleh lebih dari satu lembaga.

Selain membuka ruang pelaporan, Kejari Jambi juga memastikan adanya perlindungan terhadap masyarakat yang memberikan informasi terkait dugaan korupsi. Kerahasiaan identitas pelapor menjadi salah satu bentuk komitmen dalam membangun kepercayaan publik.

“Kami memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan informasi. Kerahasiaan identitas pelapor menjadi bagian penting agar masyarakat tidak ragu untuk ikut berperan dalam pemberantasan korupsi,” kata Kukuh.

Kejaksaan Negeri Jambi mengajak masyarakat, khususnya warga Kota Jambi, untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi tindak pidana korupsi.

Keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat menjadi mitra strategis aparat penegak hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.