RRI.CO.ID, Jambi - Pemerintah Kota Jambi bergerak cepat menyusun strategi baru demi menjaga stabilitas pendapatan daerah. Langkah antisipatif ini diambil menyusul adanya perubahan regulasi yang membuat sejumlah objek retribusi andalan kini tidak bisa lagi dipungut.

Strategi tersebut menjadi bahasan utama dalam rapat evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat di Aula Bappeda Kota Jambi, Senin, 6 Juli 2026.

Meski capaian pajak daerah per awal Juli 2026 sudah menyentuh angka 53 persen, Maulana tidak menampik bahwa sektor retribusi daerah masih membentur banyak tantangan akibat peralihan regulasi.

"Kita terus melakukan evaluasi terhadap seluruh potensi pendapatan daerah agar tetap optimal tanpa membebani masyarakat," ujar Maulana, Senin, 6 Juli 2026.

Sebagai langkah nyata, Pemkot Jambi kini telah membentuk tim khusus. Tim ini mengemban tugas berat untuk memetakan potensi sumber penerimaan baru yang legal sekaligus merumuskan formula optimalisasi pendapatan. Selain berfokus pada pemasukan, tim tersebut juga akan menyisir efektivitas penggunaan anggaran agar belanja daerah menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Menurut Maulana, evaluasi di pertengahan tahun seperti ini adalah momentum krusial bagi pemerintah daerah untuk berbenah sebelum melangkah ke perencanaan anggaran tahun berikutnya.

"Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Kalau perbaikan dilakukan lebih cepat, maka target pembangunan juga lebih mudah dicapai," tambahnya.

Sebagai informasi, serapan belanja daerah Kota Jambi hingga semester pertama tahun 2026 ini tercatat sudah mendekati angka 50 persen.

Melalui kombinasi percepatan belanja dan pencarian sumber pendapatan baru, Pemkot Jambi optimistis pelayanan publik serta roda pembangunan tetap berjalan prima. Untuk mengawal komitmen ini, evaluasi lanjutan dijadwalkan kembali pada akhir Agustus 2026 guna melihat sejauh mana progres yang telah dicapai oleh setiap perangkat daerah.