Ketua DPRD Kota Jambi Apresiasi Dialog Publik Pengelolaan Sampah

RRI.CO.ID,Jambi - Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengapresiasi pelaksanaan Dialog Publik Pengelolaan Sampah yang digelar Pemerintah Kota Jambi di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026.

Menurut Kemas Faried, forum yang menghadirkan akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, media, organisasi masyarakat, hingga lembaga pengawas seperti Ombudsman tersebut merupakan momentum yang sangat baik untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi.

"Ini momentum yang baik dan tradisi seperti ini harus dipertahankan. Ini adalah upaya kita mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Mungkin ini yang pertama di Indonesia, karena melibatkan akademisi, masyarakat, LSM, media, mahasiswa dan berbagai unsur lainnya dalam satu forum terbuka," ungkapnya.

Ia menilai tingginya partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam dialog tersebut menunjukkan bahwa warga Kota Jambi memiliki kepedulian yang besar terhadap pembangunan daerah, khususnya terhadap program-program yang tengah dijalankan pemerintah.

"Ini menandakan bahwa masyarakat Kota Jambi sebenarnya kompak, peduli dan cinta terhadap program-program yang akan dijalankan pemerintah. Karena tujuan akhirnya sama, yaitu menjadikan Kota Jambi lebih baik," katanya.

Meski demikian, Kemas Faried mengakui setiap program baru pasti memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, berbagai kritik dan masukan yang muncul dalam dialog publik harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.

"Namanya program baru tentu masih banyak kekurangan. Pelan-pelan kita perbaiki. Tadi kita juga mendengar berbagai masukan yang sangat konstruktif dari peserta dialog," katanya.

Salah satu catatan penting yang menjadi perhatian DPRD Kota Jambi, lanjut Kemas Faried, adalah perlunya sosialisasi yang lebih masif terkait Program Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).

Ia mengatakan, sebagaimana disampaikan Ombudsman dalam forum tersebut, sosialisasi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

"Kami mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kominfo Kota Jambi untuk lebih proaktif melakukan sosialisasi agar program OPBM ini dapat dipahami masyarakat dan berjalan optimal," tegasnya.

Terkait polemik iuran pengangkutan sampah yang menjadi perhatian masyarakat, Kemas Faried menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut bersama seluruh pihak terkait. Menurutnya, besaran iuran harus memiliki dasar hukum yang jelas serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.