Pemkab Muaro Jambi Raih Opini WTP ke-10 Secara Berturut-turut dari BPK

RRI.CO.ID, Jambi - Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga transparansi keuangan daerah. Prestasi ini ditandai dengan keberhasilan mereka menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Apresiasi tertinggi terhadap akuntabilitas anggaran ini diserahkan langsung dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa, 2 Juni 2026.

Dokumen LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno. Prosesi penyerahan ini juga disaksikan oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta deretan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Penghargaan yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi ini menjadi bukti sahih bahwa laporan keuangan Pemkab Muaro Jambi telah disajikan secara rigid, memenuhi standar akuntansi pemerintahan, dan menjunjung tinggi asas akuntabilitas.

Selepas menerima dokumen tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno langsung melayangkan apresiasi mendalam kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran OPD yang telah memeras keringat demi menyajikan laporan keuangan yang bersih.

“Alhamdulillah, hari ini Pemkab Muaro Jambi kembali menerima opini WTP dari BPK RI. Prestasi ini bukan hanya milik kepala daerah, tetapi merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” ujar Bambang hangat.

Catatan manis atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini sekaligus menggenapi koleksi raihan opini WTP Pemkab Muaro Jambi menjadi yang ke-12 kalinya sepanjang sejarah pemeriksaan oleh BPK.

Menariknya, capaian kali ini terasa jauh lebih spesial. Pasalnya, ini merupakan kali ke-10 Pemkab Muaro Jambi berhasil mempertahankan opini WTP secara berturut-turut tanpa terputus. Sebuah rekam jejak yang menegaskan konsistensi nyata dalam menjaga kualitas tata kelola anggaran dan transparansi birokrasi.

Kendati demikian, Bambang mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, mempertahankan predikat WTP di tengah dinamika aturan yang ada bukanlah perkara sepele. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk langsung tancap gas menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh tim pemeriksa BPK.

“WTP merupakan standar dalam pengelolaan keuangan. Namun yang terpenting adalah bagaimana anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi. Seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan segera kami tindak lanjuti untuk penyempurnaan ke depan,” pungkasnya tegas.

Lewat momentum WTP tahun ini, Pemkab Muaro Jambi diharapkan bisa terus merawat integritas serta akuntabilitas dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kemaslahatan masyarakat pada tahun-tahun mendatang.