Solusi Daerah Hadapi Ekspor Satu Pintu, Hilirisasi Harus Dipercepat

RRI. CO.ID,Jambi- Di tengah penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam yang mulai berlaku 1 Juni 2026, daerah penghasil seperti Jambi didorong untuk memperkuat strategi hilirisasi guna mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi jangka panjang menghadapi berbagai perubahan kebijakan perdagangan maupun gejolak pasar global.

Pakar Ekonomi Universitas Jambi, Prof. Haryadi, mengatakan daerah tidak boleh hanya bergantung pada penjualan komoditas mentah karena posisi tersebut membuat perekonomian rentan terhadap perubahan kebijakan dan fluktuasi harga pasar. Hal itu tidak hanya berlaku untuk kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas yang masuk dalam pengaturan ekspor satu pintu Sumber Daya Alam (SDA) namun juga untuk komoditas unggulan lainnya.

Menurutnya, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi menjadi langkah penting agar daerah memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat.

“Konsep yang selama ini selalu saya dorong adalah bagaimana kita meningkatkan value added atau nilai tambah melalui hilirisasi. Dengan begitu ketergantungan kita terhadap pasar luar maupun terhadap kebijakan di tingkat pusat tidak terlalu tinggi,” kata Prof. Haryadi, Senin 1 Juni 2026.

Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar komoditas unggulan Jambi seperti sawit, karet, pinang, hingga hasil tambang masih banyak diekspor dalam bentuk bahan mentah. Akibatnya, nilai ekonomi yang dinikmati daerah relatif terbatas dibandingkan jika komoditas tersebut diolah menjadi produk turunan.

“Banyak sekali produk daerah yang dikirim dalam bentuk mentah. Sawit, karet, pinang, bahkan komoditas tambang. Padahal kalau diolah lebih lanjut, nilainya bisa jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Menurut Prof. Haryadi, pemerintah daerah perlu lebih agresif menarik investor dan membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengembangkan industri pengolahan di daerah. Kehadiran industri hilir akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah.

Ia mencontohkan komoditas pinang yang selama ini lebih banyak diekspor dalam bentuk bahan baku. Padahal pinang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi tinggi.

“Pinang bisa diolah menjadi bahan obat-obatan, pewarna, dan berbagai produk lainnya. Begitu juga sawit dan karet yang memiliki banyak produk turunan dengan nilai jual yang jauh lebih besar,” katanya.

Selain memberikan nilai tambah, hilirisasi juga dinilai mampu mengurangi tekanan yang selama ini dihadapi petani dan pelaku usaha ketika harga komoditas mentah mengalami penurunan.

Haryadi menjelaskan bahwa produk mentah memiliki keterbatasan masa simpan sehingga sering kali harus segera dijual meskipun harga sedang rendah.

“Kalau masih dalam bentuk bahan mentah, daya tahannya terbatas. Tandan buah segar sawit misalnya, tidak bisa disimpan lama. Karet juga demikian. Akhirnya petani terpaksa menjual berapa pun harganya,” ujarnya.

Berbeda halnya jika komoditas telah diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dan daya simpan lebih panjang. “Kalau sudah diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi, nilai ekonominya meningkat dan posisi tawar kita juga menjadi lebih kuat. Daerah tidak lagi hanya bergantung pada penjualan bahan baku,” katanya.

Karena itu, Haryadi menilai momentum penerapan kebijakan ekspor satu pintu seharusnya menjadi pengingat bagi daerah untuk mempercepat pembangunan industri hilir. Dengan demikian, perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas mentah, tetapi juga bertumpu pada sektor industri yang mampu menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat.

“Apapun kebijakan yang dibuat pusat, daerah harus memperkuat fondasi ekonominya sendiri. Salah satu caranya adalah dengan hilirisasi agar manfaat sumber daya alam yang kita miliki bisa dinikmati lebih besar oleh masyarakat daerah,” pungkasnya