RRI.CO.ID, Jambi - Rencana besar Pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun infrastruktur transportasi massal komoditas memasuki babak baru. Cetak biru megaproyek jalur kereta api khusus batu bara ini dirancang memotong rantai logistik dari hulu ke hilir dengan membentang melintasi empat wilayah kabupaten strategis di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pemetaan awal, rute ular besi ini akan memulai perjalanannya dari pusat kantong tambang di Kabupaten Bungo. Jalur rel kemudian bergerak membelah wilayah Kabupaten Sarolangun, melintasi Kabupaten Batang Hari, hingga Kabupaten Muaro Jambi, sebelum akhirnya bermuara di kawasan integrasi Pelabuhan Talang Duku atau Kemingking.

Rencana matang yang diinisiasi Gubernur Jambi, Al Haris, bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan ini mendapat apresiasi tinggi dari legislatif, karena dinilai sebagai solusi paling logis untuk menghentikan polemik angkutan tambang di jalan nasional.

"Ini adalah pemikiran dan terobosan yang sangat baik dari Pak Gubernur untuk masa depan Jambi. Melalui moda kereta api, efisiensi ekonomi akan berlipat ganda, dan yang terpenting, kita bisa menyudahi gesekan sosial serta kemacetan parah yang selama ini terjadi di jalan raya akibat truk batu bara," ujar Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, Jumat, 29 Mei 2026.

Kombinasi Multimoda, Tidak Mengganggu Proyek Jalan Khusus, Hafiz Fattah juga meluruskan spekulasi di tengah masyarakat mengenai potensi tumpang tindih anggaran dan proyek. Ia menegaskan bahwa kehadiran jalur kereta api lintas kabupaten ini sama sekali tidak akan menghambat jalannya proyek jalan khusus batu bara darat yang saat ini sedang dikejar target penyelesaiannya pada tahun ini.

Sebaliknya, penggabungan antara jalan khusus dan jalur rel kereta api akan menciptakan sistem integrasi multimoda yang tangguh. Skema seperti ini diklaim sukses di berbagai daerah kaya komoditas di Indonesia dalam memperlancar arus distribusi hasil bumi tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna jalan umum.

Guna memastikan proyek lintas wilayah ini berjalan tanpa hambatan dari segi regulasi lokal, pihak DPRD Provinsi Jambi menyatakan siap memberikan pengawalan penuh, termasuk dalam hal penyusunan anggaran daerah jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Kami di DPRD tentu sangat mendukung penuh rencana ini. Jika memang nanti dalam prosesnya memerlukan dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kami siap mengawal dan mengalokasikannya demi kepentingan masyarakat luas," pungkas Hafiz.