RRI.CO.ID,Jambi - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jambi menyoroti masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah di Provinsi Jambi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwa Brata menyebutkan, tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah masih rendah karena sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD).

Berdasarkan data di Kanwil, pada Triwulan I 2026, Kabupaten Kerinci menjadi daerah dengan tingkat ketergantungan tertinggi terhadap transfer pusat, mencapai 98,7 persen, sedangkan tingkat ketergantungan terendah berada pada Pemerintah Provinsi Jambi dengan kisaran sekitar 40 persen.

" Kita perlu melihat kembali seberapa jauh ketergantungan kita terhadap TKD, " ujarnya, Jum'at 29 Mei 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi lebih mandiri. Tunas Agung Jiwa Brata mengatakan, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui berbagai instrumen, mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengembangan layanan Badan Layanan Umum (BLU), hingga skema pembiayaan kreatif atau creative financing. "Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Perkada PDRD BLU dan creative financing yang dilakukan pemerintah daerah secara efektif dan menghasilkan pendapatan, akan bisa mengurangi ketergantungan itu, " lanjutnya.

Selain itu, pemerintah juga terus memantau realisasi transfer ke daerah dan dana desa di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi agar tetap berjalan optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jambi berharap peningkatan kemandirian fiskal dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat di masa mendatang.