RRI.CO.ID, Jambi - Penyampaian aspirasi masyarakat perlu disikapi pemerintah dengan sikap terbuka serta kesiapan menerima kritik dan masukan dari publik. Di tengah pesatnya arus informasi saat ini, pemerintah dituntut tidak hanya responsif terhadap berbagai aspirasi publik, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang sehat agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan maupun memicu misinformasi di tengah masyarakat.

Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) Jambi, Mochammad Farisi menekankan pentingnya pemerintah menyediakan layanan hotline atau kanal pengaduan langsung sebagai sarana resmi bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut dapat mempermudah warga dalam menyampaikan keluhan maupun aspirasi secara terbuka dan tepat sasaran.

“Dengan adanya hotline atau kanal pengaduan resmi, masyarakat memiliki ruang yang lebih mudah diakses untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung kepada pemerintah,” ujar Mochammad Farisi pada Rabu 13 Mei 2026.

Ia menilai komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman informasi yang dapat berkembang di tengah publik. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu memberikan respons yang cepat dan jelas terhadap setiap aduan masyarakat.

Selain pemerintah, peran wakil rakyat atau DPR juga dinilai penting dalam menjaga iklim demokrasi. DPR diharapkan lebih kritis dan aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga komunikasi antara pemerintah dan publik dapat berjalan lebih terbuka, sekaligus menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.