RRI.CO.ID, Jambi : Fakta bahwa 70 persen wilayah Kabupaten Muaro Jambi berupa lahan gambut tebal, membuat ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di musim kemarau bukan sekadar isapan jempol. Mengingat api bisa menggerogoti kedalaman gambut hingga lebih dari 8 meter, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi hari ini di akhir bulan April, mengeluarkan ultimatum keras bagi seluruh perusahaan perkebunan dan kehutanan.

Pemerintah tidak lagi menoleransi kelalaian. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi, Paruhuman Lubis, menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi di "Bumi Sailun Salimbai" dilarang keras hanya mengandalkan kewaspadaan semata. Mereka dituntut wajib memiliki kesiapan fisik di lapangan.

"Seluruh perusahaan di Muaro Jambi wajib memiliki ketersediaan alat pemadam kebakaran. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban," kata Paruhuman Lubis.

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Pertanian ini merinci spesifikasi kesiapan yang tidak bisa ditawar. Mulai dari keberadaan mesin pompa air bertekanan tinggi, selang panjang yang mampu menyisir titik api terjauh, hingga keharusan membuat embung atau sekat kanal. Fasilitas ini menjadi nyawa utama untuk memastikan ketersediaan air saat kondisi darurat tak terelakkan.

Ultimatum ini juga menyasar pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Perusahaan diwajibkan memiliki Regu Pemadam Kebakaran (RPK) yang terlatih dan bersiaga penuh selama 24 jam. Tim ini adalah garda terdepan yang harus langsung bergerak begitu satelit menangkap kemunculan titik panas (hotspot).

"Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Korporasi harus bertanggung jawab penuh atas lahan yang mereka kelola. Jika ditemukan perusahaan yang tidak memiliki sarpras memadai, kami tidak segan memberikan sanksi administratif hingga rekomendasi pencabutan izin," tegasnya.

Langkah agresif ini diambil Pemkab Muaro Jambi sebagai upaya mitigasi maksimal. Sebab, jika api sudah terlanjur membakar lapisan gambut yang dalam, proses pemadamannya akan memakan waktu berbulan-bulan dan menimbulkan kerugian ekologi maupun ekonomi yang masif.