RRI.CO.ID, Jambi - Kota Jambi ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan atau pilot project dalam program digitalisasi bantuan sosial (bansos) tingkat nasional. Kebijakan ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital yang digagas pemerintah pusat melalui Tim Percepatan Digitalisasi Nasional.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, Nirwan, menyampaikan bahwa dari 40 daerah di Indonesia yang ditunjuk, hanya Kota Jambi yang mewakili Provinsi Jambi dalam program tersebut. Ke depan, sistem pendaftaran bansos akan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi Perlinsos yang saat ini masih dalam tahap persiapan.

“ Dalam mekanismenya, masyarakat yang ingin mendaftar diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai tahap awal verifikasi. Pemerintah pun mendorong masyarakat untuk segera mengunduh dan mengaktifkan aplikasi tersebut guna mendukung kelancaran program,” ungkap Nirwan, Kamis 16 April 2026.

Ia menyebutkan, di Kota Jambi sendiri, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai sekitar 17 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 14 ribu penerima telah melalui proses verifikasi sejak Desember hingga Februari lalu.

“Digitalisasi bansos ini bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan penyaluran bantuan yang selama ini kerap terjadi, seperti data ganda maupun penerima yang tidak tepat sasaran,” tambahnya.

Dengan sistem baru yang terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah, seperti Samsat, Badan Pertanahan Nasional, hingga BPJS, proses verifikasi diharapkan dapat berjalan lebih otomatis, akurat, dan transparan.