RRI.CO.ID, Jambi - Persoalan layanan transportasi masih menjadi perhatian serius. Ombudsman RI melalui perwakilannya di daerah menilai masih ada sejumlah hal yang perlu segera dibenahi, khususnya pada sektor transportasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi menegaskan, meskipun belum ditemukan laporan krusial terkait gangguan transportasi darat, perhatian justru tertuju pada aktivitas transportasi sungai yang meningkat signifikan saat Lebaran lalu.

Menurutnya, jalur Sungai Batanghari menjadi alternatif utama masyarakat, terutama bagi warga yang hendak kembali ke wilayah seperti Sadu. Namun, tingginya mobilitas tersebut belum diimbangi dengan layanan resmi dari pemerintah.

Masyarakat masih memanfaatkan perahu motor atau kapal kecil secara mandiri dari kawasan pinggiran Ancol, tepatnya di depan rumah dinas gubernur, tanpa sistem pengelolaan yang jelas. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan penumpang karena tidak adanya standar pelayanan, pengawasan, maupun jaminan perlindungan dari negara.

“Kita melihat ada aktivitas transportasi sungai yang cukup tinggi, terutama saat arus balik Lebaran. Namun sangat disayangkan karena belum dikelola secara resmi, sehingga aspek keselamatan penumpang belum terjamin. Ini perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan,” ujar Saiful Roswandi, Selasa 14 April 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, Ombudsman menilai potensi transportasi sungai di Jambi cukup besar dan seharusnya dapat dikelola secara resmi oleh pemerintah melalui dinas terkait. Selain meningkatkan keselamatan, pengelolaan yang baik juga berpotensi menambah pendapatan daerah melalui retribusi.

Ombudsman pun mendorong Pemerintah Provinsi Jambi agar segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan menghadirkan layanan transportasi sungai yang aman, tertib, dan terintegrasi, terutama pada momen dengan mobilitas tinggi seperti arus mudik dan balik Lebaran.