RRI.CO.ID,Jambi - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi menerima penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Unaudited dari Pemerintah Provinsi serta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, pada 31 Maret lalu. Penyerahan laporan keuangan tersebut dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi Perwakilan Provinsi Jambi sebagai bagian dari agenda konstitusional pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Muhamad Toha Arafat menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh kepala daerah atas komitmen penyampaian laporan tepat waktu. "Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah," katanya melalui rilis yang disampaikan Rabu, 1 April 2026.

Penyampaian LKPD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasca penerimaan laporan ini, BPK akan segera memulai pemeriksaan terinci berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006. Terdapat empat indikator utama yang menjadi fokus tim pemeriksa, yaitu Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK mengharapkan sinergi penuh dari pemerintah daerah dalam penyediaan data yang lengkap dan komunikasi objektif guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan.

Melalui pelaksanaan pemeriksaan LKPD Tahun 2025 ini, BPK Perwakilan Provinsi Jambi berharap kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat serta mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan, BPK Perwakilan Provinsi Jambi juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan profesionalisme selama proses audit berlangsung guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Provinsi Jambi.