RRI.CO.ID, Jambi - Universitas Jambi (UNJA) memperkuat komitmennya dalam pengembangan pendidikan hukum dan kerja sama akademik melalui keterlibatan aktif dalam pelantikan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Jambi Periode 2025–2030. Kegiatan ini dirangkaikan dengan seminar nasional, penandatanganan kerja sama, serta penguatan pembelajaran praktik peradilan Mahkamah Konstitusi berbasis digital.

Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 24 Januari 2026 di Auditorium Paduko Berhalo, Rumah Dinas Gubernur Jambi, tersebut memberikan kontribusi strategis bagi UNJA, khususnya Fakultas Hukum, dalam memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta peran akademisi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pelantikan Pengurus Wilayah APHTN-HAN Provinsi Jambi Periode 2025–2030 dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., yang juga Kepala Badan Keahlian DPR RI, dan dirangkaikan dengan Seminar Nasional bertema “Tantangan dan Peluang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Era Digital.” Acara ini turut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H., M.H.

Rektor UNJA, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., yang juga Ketua Dewan Pembina Daerah APHTN-HAN Provinsi Jambi, menyampaikan sambutan secara daring. Ia menekankan pentingnya kolaborasi akademisi lintas daerah dan pemanfaatan teknologi digital. “Penguatan pendidikan hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi agar lulusan mampu menjawab tantangan hukum dan tata kelola pemerintahan di era digital,” ujarnya.

Ketua Panitia Pelantikan, Dr. Hartati, S.H., M.H., yang juga Dekan Fakultas Hukum UNJA, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis penguatan peran akademisi hukum. “Pelantikan ini diharapkan mampu mendorong kontribusi nyata akademisi dalam pembangunan hukum daerah yang demokratis, konstitusional, dan berbasis teknologi,” ungkapnya. Melalui kegiatan ini, UNJA diharapkan semakin berperan sebagai pusat pengembangan keilmuan hukum dan mitra strategis pemerintah daerah.