KBRN,Jambi : Memasuki puncak musim hujan, DPRD Kota Jambi meminta pemerintah serius mengantisipasi potensi banjir di wilayah Kota Jambi. Diketahui, beberapa kawasan di Kota Jambi masih rawan banjir saat hujan lebat terjadi dalam waktu yang cukup lama.
Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhamad Yasir, mengatakan bahwa dalam upaya penanganan banjir, Kota Jambi telah menerima bantuan dari Jepang sebesar Rp 140 miliar. Bantuan ini harus terserap sepenuhnya hingga Mei 2026.
Namun, pemerintah dan Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) VI yang bertanggung jawab atas pembuatan kolam retensi dan pelebaran sungai menghadapi kendala.
“Berdasarkan laporan, kendala utama dalam penanganan banjir di Kota Jambi adalah masalah pembebasan lahan di bantaran sungai. Pemilik lahan meminta ganti rugi atas tanah yang akan digunakan untuk program pelebaran sungai oleh BWSS VI,” ujar Yasir, Jumat (10/1/2025).
Yasir menambahkan, dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan mencapai Rp 70 miliar, sementara pemerintah hanya memiliki anggaran Rp 5 miliar. Bantuan dari Jepang tidak mencakup pembebasan lahan.
Oleh karena itu, DPRD Kota Jambi mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi atas permasalahan ini.
“Kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini,” tegas Yasir.
Ia juga menyarankan agar pengerjaan penanganan banjir tidak selalu dimulai dari hulu ke hilir, tetapi bisa dilakukan pada bagian yang prosesnya lebih mudah terlebih dahulu. Saat ini, Pemerintah Kota Jambi telah memiliki dua lahan untuk kolam retensi. Yasir menilai, pembangunan kolam retensi sebaiknya diprioritaskan dalam penanganan banjir di Kota Jambi.
Sebagai bentuk tanggung jawab, DPRD Kota Jambi juga telah melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai Sumatra (BWSS) VI pada Senin, 6 Januari 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program penanganan banjir berjalan maksimal.
“Pemerintah dari berbagai sektor memiliki kewajiban menangani banjir yang dialami masyarakat. Hingga saat ini, banjir masih terjadi di beberapa titik Kota Jambi,” katanya.
“Kami di DPRD ingin memonitor dan mengawasi upaya para pemangku kepentingan dalam mengatasi banjir di Kota Jambi, termasuk normalisasi aliran sungai. Untuk itu, kami berkoordinasi dengan BWSS VI Jambi, termasuk membahas aspek teknis seperti penetapan lokasi dan ganti rugi lahan,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....