Menteri LH Targetkan Masalah Sampah Nasional Diselesaikan Tahun 2028

RRI.CO.ID, Jambi – Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat menegaskan bahwa arah pembangunan lingkungan ke depan harus mengutamakan kolaborasi yang luas dan pendekatan yang lebih manusiawi, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, dalam satu gerakan bersama. Tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan lingkungan, termasuk sampah, tak dapat berjalan optimal.

Menteri LH, Jumhur menyoroti isu pengelolaan sampah yang akan menjadi prioritas utama untuk segera ditangani secara konkret dan terukur. Itu mengingat urgensi persoalan lingkungan yang kian kompleks dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem.

Jumhur mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 36 wilayah aglomerasi di Indonesia yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sehingga membutuhkan intervensi serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Jumhur, "Pengelolaan sampah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistemik dan kolaboratif lintas sektor."

Pemerintah, lanjut Jumhur, akan memperkuat supervisi, mendorong inovasi pengolahan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu menargetkan bahwa permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2028.

"Ini menjadi program nasional yang harus dikerjakan bersama oleh seluruh kementerian dan pemangku kepentingan," ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi berkelanjutan bagi lingkungan.

Jumhur Hidayat menekankan pentingnya diversifikasi metode pengelolaan sampah. Selain melanjutkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik, pemerintah juga akan mendorong pengembangan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai solusi berbasis masyarakat.

RDF dinilai berpotensi besar karena dapat mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif sekaligus membuka lapangan kerja. "RDF ini karya masyarakat, bahkan bisa menciptakan ribuan tenaga kerja," jelasnya. Ia menambahkan bahwa hasil pengolahan sampah tidak hanya terbatas pada energi, tetapi juga dapat dimanfaatkan menjadi produk seperti paving block, genting, dan bahan konstruksi lainnya.

Pemerintah akan terus mendorong inovasi dari masyarakat dengan memberikan dukungan dan fasilitasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi. Dengan strategi ini, pemerintah berharap mampu mempercepat penyelesaian masalah sampah secara berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Salah satu langkah yang akan didorong adalah memasukkan edukasi lingkungan atau environmental ethics ke dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, kesadaran lingkungan harus dibangun sejak usia dini agar menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. “Kalau etika lingkungan sudah tertanam sejak dini, maka dalam skala apapun dia akan tetap menjaga lingkungan,” ujarnya.

Pemerintah juga akan menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, pekerja, dan komunitas sipil, dalam kampanye lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan gerakan kolektif yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap sampah dan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan lingkungan diharapkan menjadi tanggung jawab bersama.