RRI.CO.ID, Jambi - Kementerian Kesehatan akan menggencarkan edukasi imunisasi sebagai respons atas meningkatnya sentimen antivaksin masyarakat Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan langkah ini dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa, 23 Juni 2026.

Menkes Budi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan perencanaan, pengadaan, hingga distribusi vaksin. Namun, edukasi kepada masyarakat dinilai perlu diperkuat karena masih ada kelompok yang menolak vaksinasi.

Budi juga menekankan strategi lainnya adalah penguatan kapasitas layanan di lapangan. "Strategi imunisasi nasional yang paling penting adalah memastikan dalam dua tahun ke depan penyediaan infrastruktur layanan imunisasi bisa selesai," ujar Menkes Budi.

Selain penguatan edukasi, Budi juga mengungkapkan tekanan pada pendanaan program vaksinasi tahun 2026 akibat pemangkasan anggaran. Ia menyebut pemetaan kebutuhan dan rencana kerja jangka menengah dibahas bersama para legislator.

Pemaparan tersebut mencakup program imunisasi nasional hingga tahun 2029 yang menurutnya telah dikomunikasikan lintas kementerian terkait. Dimana fokusnya mencakup kecukupan anggaran dan keberlanjutan layanan di lapangan.

Untuk periode 2025–2029, Kementerian Kesehatan membutuhkan anggaran sebesar Rp 44,49 triliun guna menjalankan program vaksinasi dan imunisasi nasional. Khusus tahun 2026, program vaksinasi menghadapi defisit akibat pemangkasan anggaran.

"Vaksinnya saja kita masih kurang sekitar Rp 1 triliun. Padahal, program imunisasi ini rutin dan kebutuhannya dihitung berdasarkan jumlah bayi yang lahir dan kebutuhan lainnya," kata Budi.

Soal pendanaan jangka menengah, Menkes menyampaikan perkembangan koordinasi yang dilakukan antarlembaga. Rencana program imunisasi sampai tahun 2029 sudah di sampaikan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Namun, masih terdapat gap anggaran sekitar Rp 4,91 triliun hingga tahun 2029.